MEWUJUDKAN pemerintahan yang bersih berwibawa merupakan salah satu visi saya dalam memimpin Kota Madiun. Perlahan namun pasti, harapan itu mulai bisa terwujud saat ini. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa itu berarti berbicara terkait internal pemerintah.
Berbicara soal birokrasi di Pemerintahan Kota Madiun. Alhamdulillah, nilai manajemen birokrasi kita baik. Setidaknya begitu hasil evaluasi Reformasi Birokrasi 2023 yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Baca juga: MAKI: Integritas Anti Korupsi Maidi Tidak Perlu Diragukan Lagi
Indek Reformasi Birokrasi (IRB) untuk kota kita mendapatkan nilai 87,95 dengan predikat A. Hasil evaluasi ini diumumkan melalui tayangan live youtube di kanal KemenPan-RB pada Senin, (5/2) lalu. Nilai itu melejit tinggi jika dibandingkan penilaian serupa tahun sebelumnya. Evaluasi ini memang dilakukan setiap tahun.
Empat tahun sebelumnya, kita selalu mendapatkan predikat B. Untuk hasil 2022 lalu, IRB kota kita mendapatkan nilai 69,26. Tidak sampai 70. Artinya, ada peningkatan sebesar 18,69 poin dari 2022 ke 2023 ini. Drastis sekali. Lonjakan drastis IRB ini tentu tak terlepas dari capaian apik penilaian berbagai bidang yang lain.
Reformasi Birokrasi (RB) ini bisa dibilang puncaknya penilaian kebirokrasian di dalam pemerintahan. Hasil penilaiannya diambil dari penilaian yang lain. Jadi bukan melalui tim penilai seperti biasanya. Setidaknya ada 30 item nilai yang diambil. Ini baru untuk RB general.
Beberapa di antaranya seperti Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Monitoring Centre for Prevention (MCP) dari KPK, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Puluhan item itu sudah dilakukan penilaian sebelumnya. KemenPan-RB tinggal mencomot nilai-nilai dari 30 item itu.
Artinya, kalau nilai-nilai dari 30 item itu jelek, ya sudah pasti nilai RB-nya juga akan anjlok. Beruntungnya, nilai kota kita dari item-item itu cukup baik. Seperti soal SAKIP yang penilaian untuk kota kita juga meningkat.
Kota kita mendapatkan predikat A untuk tahun 2023. Penghargaan ini diserahkan bapak Wapres Ma’ruf Amin di Nusa Dua, Bali, pada 6 Desember 2023 lalu. Kota kita mendapatkan predikat A dengan nilai 80,08.
Ini masuk kategori memuaskan. Memuaskan ini berarti instansi pemerintah dan juga unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil. Nilai ini naik 2,93 poin dibanding tahun lalu.
SAKIP kita tahun lalu masih berpredikat BB dengan nilai 77,15.
Capaian kota kita terkait SAKIP ini hampir sama dengan IRB. Di empat tahun sebelumnya, kita hanya berkutat pada nilai B atau BB. Bahkan untuk SAKIP ini kita pernah pada nilai C sekitar tujuh tahun yang lalu.
Karenanya, kedua capaian ini terasa spesial bagi saya. Seperti yang saya bilang ada banyak item dalam menentukan IRB ini.
Selain SAKIP, IRB juga dipengaruhi Kepatuhan Penyelenggaraan Penilaian Publik (KPPP). Kota kita juga mendapatkan hasil baik untuk KPPP 2023. Mendapatkan nilai 93,59 dengan predikat A. KPPP ini merupakan penilaian dari Ombudsman. Penilaian IRB memang lintas sektor.
Selain itu, penilaian juga diambil dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Nilai MCP kota kita 94,38. Sedang, SPI kota kita 83,00.
Baca juga: Ratusan Ojol Gruduk Rumah Bacawali Madiun Maidi, Ada Apa?
Belum lagi penilaian lain seperti Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dari nilai indeks maksimal lima, kota kita mendapatkan nilai 4,42 untuk PEKPP. Sementara SBPE mendapatkan nilai 4,45 dengan predikat memuaskan. Maka masuk akal kalau kemudian IRB kita juga melejit.
Seperti yang saya katakan, IRB ini merupakan korelasi dari nilai-nilai lain sebelumnya. Tatkala nilai-nilai itu tinggi, sudah dapat dipastikan IRB yang didapat juga akan tinggi.
Namun, itu belum final. Masih ada penilaian dari unsur tematik. RB tematik ini terdiri dari sejumlah penilaian yang temanya sudah ditentukan pemerintah pusat. Di antaranya, kemiskinan, stunting, investasi, inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan lain sebagainya. Seperti diketahui, kota kita juga mendapatkan hasil cukup baik dari berbagai tema yang ditentukan itu.
Kota kita cukup berhasil mengentaskan kemiskinan, menekan stunting, meningkatkan investasi, dan mengendalikan inflasi.
Kita ambil contoh penekanan stunting. Angka stunting di kota kita tercatat di angka 12,4 persen pada 2021 dan tinggal 9,7 persen untuk di 2022. Angka itu jauh di bawah prevalensi nasional sebesar 14 persen. Untuk 2023 saya optimis angkanya kembali turun lagi. Sayang, hasilnya belum keluar.
Bukti lainnya adalah tingkat kunjungan belajar di kota kita. Kota kita kerap menjadi jujukan studi banding daerah lain terkait hal-hal tersebut. Bahkan, ada yang dari luar negeri. Seperti Kenya dan Bangladesh beberapa waktu lalu. Utusan delegasi kedua negara itu khusus datang untuk belajar tentang kesehatan reproduksi hingga masalah stunting.
Diraihnya nilai apik IRB ini bukan hanya membuktikan kinerja Pemerintah Kota Madiun yang juga semakin baik. Pemerintah yang bersih berwibawa. Bersih karena kita selalu mengedepankan aturan sehingga tak tersandung kasus dan berwibawa dengan dibuktikan banyak mendapat penghargaan. Kota kita sekarang ini banyak menjadi perbincangan di tingkat pusat karena sering muncul mendapatkan penghargaan.
Baca juga: Cawali Madiun Maidi Komitmen Majukan UMKM
Memang seharusnya begitu daerah yang berwibawa itu. Sering tampil di depan karena prestasinya. Tetapi bukan hanya itu, kita juga patut berbangga dan berbahagia karena mengukir prestasi di tingkat pusat bukan sekedar mendapatkan angka. Tetapi juga mendapatkan tambahan kucuran dana.
Salah satunya, besaran dana insentif daerah (DID). DID dari pusat pastinya juga akan bertambah. Itu merupakan semacam reward dari pemerintah pusat. Namun, besarannya saya belum tahu. Biasanya belasan hingga puluhan miliar. Reward itu sengaja diberikan pemerintah pusat agar pemerintah daerah berlomba menjadikan daerah masing-masing semakin lebih baik.
Dengan tambahan anggaran pusat itu tentu akan semakin banyak program maupun pembangunan di daerah. Misalnya program pengentasan kemiskinan atau penekanan stunting tadi.
Artinya, muaranya tetap untuk kesejahteraan masyarakat.
Itulah yang saya harapkan. Itulah visi saya dalam memimpin kota kita tercinta ini. Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera. Muaranya untuk masyarakat sejahtera, tetapi bagaimana bisa mewujudkan itu kalau birokrasi pemerintahannya tidak bersih berwibawa.
Karena itu, penting menciptakan pemerintahan yang baik dulu. Yakni, pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pemerintahan yang taat aturan dan banyak mengukir prestasi dan penghargaan.
Penulis adalah Wali Kota Madiun, Dr. Drs. H. Maidi, SH, MM, M.Pd
Editor : Redaksi