Soal Banyak SD Negeri Tak Kebagian Murid, Bupati Ponorogo Bakal Cari Solusi

realita.co
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Foto: Dok

PONOROGO (Realita)- Nihilnya murid baru di SD Negeri Setono Kecamatan Jenangan, tampaknya juga terjadi di beberapa SD negeri lain di Ponorogo pada tahun ajaran baru ini. Hal ini pun mengundang keprihatinan dari Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

Orang nomor satu di Bumi Reog ini bahkan membeberkan, sedikitnya ada 5 SD negeri di Ponorogo ini yang minim siswa baru pada tahun ajaran baru ini. Dengan rincian, 4 SD hanya 1 siswa baru, dan 1 SD diatas 2 siswa baru.

Baca juga: Takut Tertindas Lagi, Ratusan Pedagang Pasar Eks-Stasiun Ponorogo Kompak Dukung Rilis

" Ada 4 yang hanya satu murid. Lalu ada beberapa yang diatas dua murid," ujarnya, Selasa (16/07/2024).

Sugiri mengungkapkan, kondisi ini telah terjadi sebelum ia menjabat sebagai Bupati. Bahkan, di awal tahun pemerintahannya ia telah melakukan kajian terkait penurunan minat sekolah di SD negeri tersebut.

" Nah setelah kita kaji, selain KB berhasil karena penurunan angka kelahiran cukup signifikan. Lalu kemudian sekolah berbasis agama masih menjadi favorit. Bahkan anak perangkat anak guru tidak sekolah di SD tapi di MI," ungkapnya.

Baca juga: World Clean Up Day, Bupati Giri dan Belasan Ribu Pelajar Ponorogo Gelar Aksi Pungut Sampan

Pihaknya pun tidak tinggal diam, gua menumbuhkan lagi minat sekolah di SD negeri. Sejak tahun 2022 lalu pihaknya telah menerapkan kebijakan mengaji dan kelas Thafidz di SD Negeri dan SMP Nageri.

" Sekarang juga sudah berbasis agama. Buktinya dua tahun ini banyak Thafidz yang di wisuda dari SD dan SMP. Hampir diatas 3000 jumlahnya," ungkapnya.

Baca juga: Gelar PRMCD, Bupati Ponorogo Kampanyekan Jaga Data Pribadi dari Kejahatan Cyber

Guna mengatasi masih terjadinya penurunan minta belajar di SD Negeri setiap tahun ajaran baru ini. Sugiri mengaku, akan mengumpulkan semua pihak di lingkungan sekolah terdampak guna menjari solusi bersama. Namun pihaknya enggan memilih kebijakan regroping sekolah minim siswa, karena hal itu dapat menimbulkan masalah baru.

" Nanti kita salah karena tidak menyediakan lembaga pendidikan di daerah itu. Makanya kita pertahankan. Kami akan mengundang kepala desa, dinas pendidikan, dan tokoh-tokohnya, dan kita ajak diskusi dan mencari solusinya, nanti baru kita sampaikan hasilnya seperti apa," pungkasnya. znl

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru