Buntut Penggeledahan di Dinas Peternakan Jatim, KPK Sita Uang Rp 50 Juta dan 1 Toyota Innova

realita.co
KPK membawa dokumen dalam dua koper besar dari Disnak Jawa Timur. Foto: Yudik

JAKARTA - KPK menggeledah sejumlah lokasi di daerah Jawa Timur (Jatim) terkait kasus korupsi dana hibah Pemprov Jatim tahun 2019-2022. Lokasi yang digeledah mulai rumah hingga kantor di beberapa kota di Jatim.

"Penggeledahan pada satu Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, tiga rumah dan satu kantor yang berlokasi di Kota Surabaya, Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur," kata jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (22/10/2024).

Tessa mengatakan penggeledahan dilakukan pada 16-18 Oktober 2024. Sejumlah barang bukti diamankan penyidik KPK dari kegiatan tersebut.

"Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut KPK telah melakukan penyitaan di antaranya kendaraan 1 Toyota Innova dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 50.000.000 (50 juta)," ujar Tessa.

Selain itu, penyidik KPK menyita barang bukti dokumen dan sejumlah catatan. Tim penyidik KPK juga menyita barang bukti elektronik berupa handphone, flash disk, dan laptop.

Kasus Dana Hibah ABPD Jatim
Dalam kasus ini, KPK menetapkan 21 tersangka pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jatim tahun 2019-2022. Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.

"Kami sampaikan bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 KPK menerbitkan sprindik terkait dugaan adanya TPK dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau Pokmas dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022," kata jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7).

Tessa mengatakan total ada 21 tersangka yang ditetapkan KPK. Ke-21 tersangka itu terdiri atas empat tersangka penerima dan 17 tersangka pemberi.

KPK menyebutkan empat tersangka penerima merupakan penyelenggara negara. Sedangkan dari 17 tersangka pemberi, 15 orang merupakan pihak swasta, dan 2 lainnya penyelenggara negara.

"Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka akan disampaikan kepada teman-teman media pada waktunya bilamana penyidikan dianggap telah cukup," ucapnya.ys

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru