MADIUN (Realita) – Kursi kosong jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) atau eselon II di Pemkot Madiun tahun ini bakal bertambah. Itu menyusul Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) dan Staf Ahli Wali Kota memasuki masa purnatugas. Praktis, terdapat empat kursi JPTP yang tidak diduduki pejabat definitif.
‘’Masih kami koordinasikan dengan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) apakah diizinkan untuk mengisi pejabat-pejabat yang kosong,’’ kata Pj Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanto, Kamis (23/1/2025).
Baca juga: Wow, Tahun Ini Pemkot Madiun Terima DAK Rp 87,7 Miliar
Eddy menjelaskan, dua pejabat yang bakal pensiun tersebut adalah Kepala Bapelitbangda, Suwarno dan Staf Ahli Wali Kota, Agus Siswanta. Sedangkan dua kursi kosong lainnya ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnaker KUKM) yang kini diduduki pejabat pelaksana tugas (Plt).
‘’Kalau memang diizinkan kementerian ya nanti kami lakukan itu (pengisian kursi kosong, Red). Supaya tugas pemerintahan tidak ada kekosongan,’’ ujarnya.
Eddy mengaku memiliki wewenang untuk mengutak-atik pejabat di lingkup Pemkot Madiun. Baik mutasi pejabat maupun pengisian kursi kosong. Namun, semua harus sepengetahuan dan persetujuan pemerintah pusat.
Baca juga: Kota Madiun Borong Penghargaan TOP Digital Award 2024
‘’Kewenangan saya memutasi bisa dan mengisi juga bisa. Tapi, harus koordinasi dengan Kemendagri,’’ jelasnya.
Meski begitu, Eddy tak ingin terburu-buru melakukan pemindahan, pergantian, atau pengisian jabatan sementara ini. Sebab, kondisi lingkungan pemkot saat ini memasuki masa transisi kepemimpinan dari Pj ke Wali Kota terpilih.
Baca juga: Pemkot Madiun Siagakan Satlinmas Jelang Pilkada 2024
‘’Jangan sampai saya pindah pejabat si A ternyata dipindah lagi sama Wali Kota terpilih,’’ terangnya.
Dia megeklaim, pelayanan pemkot terhadap masyarakat saat ini masih cukup prima. Pun, hingga kelak pimpinan diambil Wali Kota terpilih. ‘’Yang jelas saat ini pelayanan publik tidak ada masalah,’’ pungkas Eddy. adi
Editor : Redaksi