JOMBANG (Realita) - Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan, Sadarestuwati berharap Kejaksaan Agung bersama Pemerintah melakukan audit menyeluruh di tubuh Pertamina terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang dalam mengoplos Pertalite menjadi Pertamax.
"Proses tersebut harus dilakukan secara transparan sebab telah berhembus trust issue atau krisis kepercayaan rakyat kepada penyelenggara negara, menyusul kasus mega korupsi Rp 193,7 triliun yang ditangani Kejagung," kata legislator yang akrab disapa Mbak Estu, Jumat (28/2/2025).
Baca juga: Kejagung Periksa Direktur Keuangan Pertamina Patra Niaga
Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap modus yang dilakukan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang dalam mengoplos Pertalite menjadi Pertamax.
Kasus tersebut terjadi di lingkup PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023 dengan kerugian keuangan negara senilai Rp 197,3 triliun.
Terlebih menurut Estu, aroma KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) memang sangat menyengat di tubuh perusahaan pelat merah tersebut sejak beberapa tahun terakhir.
"Kerugian negara yang ditangani Kejaksaan Agung sebesar Rp 193,7 triliun itu baru perhitungan di satu tahun saja, bukan kerugian selama periode 2018-2023. Artinya, penyelenggaraan BBM ini telah melenceng dari tujuan awalnya," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengharapkan proses audit dan penyelidikan kasus secara menyeluruh terhadap proses pengadaan BBM Pertamina, dan harus benar-benar dilandasi prinsip transparansi dan tidak pandang bulu. Sebab ditengarai masih ada dugaan konflik kepentingan di dalam Pertamina.
"Rakyat tahu itu masih ada kaitannya dengan Nepotisme. Benar itu, rakyat tahu tapi mereka diam tak berani bersuara," tegasnya.
Baca juga: Diperiksa 10 Jam, Ahok: Data Kejagung Jauh Lebih Besar daripada Saya
Sejatinya, kata politisi asal Jombang ini, rakyat tahu kalau menggunakan Pertamax beberapa kali mesin kendaraannya mengalami kendala kecil seperti tarikan gas kurang lancar.
Kendala kecil yang terus diabaikan oleh Pertamina inilah yang membuat konsumen beralih ke SPBU selain Pertamina.
"Kan kecewa rakyat sudah beli BBM Non Subsidi ternyata diperlakukan seperti ini," ungkap Estu.
Komisi VI DPR RI dikatakan Mbak Estu, akan segera memanggil Pertamina untuk segera menangani masalah Pertalite dan Pertamax dengan solusi yang clean and clear.
Baca juga: Ahok Penuhi Panggilan Kejagung
Sebab, kata Sadarestuwati, muncul dugaan kasus ini merupakan fenomena gunung es.
"Coba dihitung, ada berapa konsumen di pabrikan mobil dan bengkel mobil yang mengadu ke Komisi VI terkait urusan 'Pertalite yang nggak antre' ini. Korbannya itu masyarakat lho, jangan dianggap enteng. Saya akan minta Badan Perlindungan Konsumen ikut turun tangan biar komprehensif," jelas menegaskan.
Dia pun dengan tegas meminta kepada Pertamina, untuk menghadirkan BBM yang murah dan berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.
"Kasus ini justru memperlihatkan bahwa Pertamina hadir untuk penderitaan rakyat. Ini serba kacau dan berkebalikan. Sampai beredar luas itu lelucon Pertamax adalah Pertalite yang nggak antre. Jangan disalahkan rakyat merasa ada trust issue dan marah," pungkas Mbak Estu.rif
Editor : Redaksi