SURABAYA (Realita)– Proses lelang jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapat respons positif dari akademisi. Metode seleksi yang mengharuskan calon kepala perangkat daerah (PD) memaparkan proposal visi-misi inovasi dinilai sebagai langkah transparan dan inovatif yang bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya.
Pada hari kedua seleksi, Jumat (7/3/2025), empat kepala PD memaparkan visi-misi mereka di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya. Mereka adalah Direktur Utama RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) drg. Bisukma Kurniawati, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya Tundjung Iswandaru, dan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya Vykka Anggradevi Kusuma.
Baca juga: Sepanjang 2025, Kunjungan ke MPP dan SPP Surabaya Tembus 267.879 Orang
Dapat Apresiasi dari Akademisi
Ketua Program Studi S3 Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Pascasarjana Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Dr. Fendy Suhariadi, M.T., Psikolog, mengapresiasi mekanisme lelang jabatan ini. Menurutnya, proses seleksi yang disiarkan langsung melalui YouTube menjadi terobosan baru dalam pemerintahan yang semakin transparan.
"Ini mungkin pertama kalinya seleksi pimpinan daerah dilakukan secara terbuka dan disiarkan langsung. Masyarakat bisa melihat dan mengetahui model kepemimpinan para calon kepala dinas. Ini terobosan yang sangat baik," ujar Fendy, Sabtu (8/3/2025).
Ia menilai bahwa metode ini dapat dijadikan contoh bagi pemerintah daerah lainnya, baik di tingkat kota maupun provinsi.
"Proses ini sangat terbuka, masyarakat bisa menilai langsung bagaimana para calon kepala dinas menyampaikan gagasannya. Ini bisa menjadi model yang diterapkan di daerah lain," tambahnya.
Baca juga: Beralih ke Digital, Pemohon Adminduk di MPP Siola Surabaya Kian Berkurang
Dorong Inovasi dalam Birokrasi
Sementara itu, Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UNAIR, Sulikah Asmorowati, S.Sos., M.Dev.St, Ph.D, juga menilai bahwa metode ini mendorong inovasi dalam birokrasi.
"Biasanya birokrasi enggan berinovasi dan cenderung mengikuti sistem yang sudah ada. Namun, dengan adanya mekanisme ini, setiap kepala dinas ditantang untuk berpikir kreatif dan menawarkan solusi inovatif bagi pembangunan Surabaya," kata Sulikah.
Ia menambahkan, melalui cara ini, setiap kepala perangkat daerah akan lebih aktif mengkaji permasalahan dan mencari solusi berbasis data serta target yang jelas.
Baca juga: Natal Kota Surabaya Kembali Digelar, Perkuat Semangat Toleransi dan Kebersamaan
"Saya berharap metode ini bisa diterapkan di daerah lain. Semua harus berbasis output dan outcome yang jelas, menggunakan data, memiliki target yang konkret, serta bisa diukur secara transparan," pungkasnya.
Dengan lelang jabatan yang lebih terbuka dan inovatif ini, Pemkot Surabaya berharap dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil demi kemajuan kota dan kesejahteraan masyarakat.yudhi
Editor : Redaksi