SUMENEP (Realita)- Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kedelapan kalinya secara beruntun, Pemkab Sumenep meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan opini WTP dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo di Sidoarjo, Kamis (17/4/2025).
Baca juga: Festival Pesisir 4 Tuai Apresiasi, SKK Migas–HCML Terima Tiga Penghargaan
Bupati Achmad Fauzi menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil dari kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah dalam membangun sistem keuangan yang taat regulasi, transparan, dan akuntabel.
"Opini WTP bukan sekadar penghargaan, tetapi bentuk komitmen kami dalam memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara bertanggung jawab," ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari kontribusi aparatur sipil negara (ASN) di berbagai sektor serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintahan.
"Ini adalah buah dari kerja tim, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan internal," tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati menilai opini WTP menjadi indikator penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Ia menekankan bahwa tertib administrasi dan pengawasan harus menjadi budaya kerja yang konsisten dan berkelanjutan.
Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu juga memastikan bahwa setiap rekomendasi yang disampaikan oleh BPK akan ditindaklanjuti dengan perbaikan konkret.
“Catatan dari BPK adalah masukan berharga untuk terus memperbaiki sistem. Kami tidak akan mengabaikannya,” tegasnya.
Baca juga: Bupati Sumenep Salurkan Tunjangan Kehormatan untuk 1.225 Guru Ngaji
Bupati Fauzi menambahkan, pengelolaan keuangan yang baik menjadi fondasi utama dalam mewujudkan program pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur, layanan kesehatan, hingga sektor pendidikan.
Ia berharap capaian opini WTP yang kedelapan ini tidak membuat jajaran Pemkab cepat berpuas diri. Justru, menurutnya, keberhasilan tersebut harus menjadi pemicu untuk terus meningkatkan profesionalitas dan integritas dalam pengelolaan anggaran.
“Kepercayaan publik harus dijaga. Yang terpenting, hasil pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. (haz)
Editor : Redaksi