LAMONGAN (Realita) - Pengurus cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) bersama 17 Rukun Nelayan (RN) di Kabupaten Lamongan, menggelar audiensi bersama Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, di ruang pertemuan rumah dinas Bupati. Sabtu (16/8).
Audiensi yang digelar siang itu membahas terkait beberapa persoalan diantaranya terkait pengurusan ijin kapal dan kekhawatiran nelayan terhadap Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).
Baca juga: Pemkab Lamongan Pastikan Keamanan dan Kelancaran Jelang Natal 2025
"Banyak nelayan yang terpaksa tidak melaut, utamanya nelayan yang kapalnya diatas 20 GT," Kata Ketua HNSI Lamongan, Sukri Sulatim, saat audiensi.
"Karena banyak nelayan yang ditangkap PSDKP, terutama nelayan yang belum lengkap ijin kapalnya. Sementara proses pengurusan ijin kapal diatas 20 GT tidak cukup sehari, seminggu, atau bahkan bisa berbulan-bulan. Jadinya seperti buah simalakama, melaut khawatir ketangkap, kalau gak melaut gak dapat penghasilan untuk kebutuhan sehari hari," jelasnya.
Lebih lanjut, Sukri juga menyampaikan dampak persoalan tersebut yang secara otomatis terhadap penurunan daya beli masyarakat.
"Karena nelayan bisa dibilang leading sektor perekonomian masyarakat nelayan Lamongan, penjual nasi goreng, soto, sate pecel dan UMKM yang berbasis kaki lima akan mengalami penurunan omset penjualnya. Karena nelayan sangat konsumtif," tuturnya.
Baca juga: Perbaikan Ruas Jalan Miru - Jugo Sepanjang Ribuan Meter di Lamongan, Tuntas
Sementara itu Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, merespon keluhanan tersebut dan mengatakan untuk segera mengkomunikasikan dengan Gubernur Jawa Timur hingga Presiden RI.
"Nanti kami kami akan berkirim surat ke Gubernur, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian perhubungan dan stakeholder terkait, sampai ke Pak Presiden Prabowo. Agar proses pengurusan perijinan bisa lebih cepat, dan nelayan bisa melaut dengan tenang dan produktif untuk bisa menghidupi kebutuhan sehari hari, pendidikan anak-anaknya dan kebutuhan primer lainya," ungkap Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.
Selain itu, Bupati juga berharap agar nelayan merespon positif program BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan, lantaran nelayan dinilai cukup beresiko disaat melaut dan menghadapi angin kencang, gelombang tinggi serta cuaca ekstrim yang bisa membahayakan nelayan.
Baca juga: Tim Kemenkopolkam Tinjau Kelengkapan Fisik Pelabuhan Tanjung Pakis Paciran
"Dengan ikut kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, maka nelayan bisa melaut dengan tenang dan nyaman, aman. Tetaplah menjadi nelayan yang baik ,sabar dan terus belajar ujar bupati Lamongan," tuturnya.
Reporter : David Budiansyah
Editor : Redaksi