SURABAYA (Realita)– Di tengah isu pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan strategi fiskal berbasis kejujuran, optimalisasi aset, dan pengawasan teknologi non-tunai.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Sehingga pentingnya kejujuran dalam setiap laporan keuangan. Jadi berapa yang perlu disampaikan, sampaikan,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).
Baca juga: Dana BPJS Karyawan Tersendat, PT Pasar Surya Akui Pendapatan Turun dan Pilih Mencicil Rp648 Juta
Untuk menutup potensi kekurangan anggaran, Pemkot Surabaya akan memaksimalkan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif. “Hasil dari penyewaan ini diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan, yang kemudian bisa digunakan untuk menutup kekurangan transfer keuangan daerah,” jelas Eri.
Selain itu, pengawasan ketat akan diperkuat melalui penerapan sistem pembayaran non-tunai, salah satunya pada pajak hotel dan restoran. Dengan sistem aplikasi, data pendapatan terintegrasi langsung ke pemerintah kota sehingga meminimalkan potensi kebocoran anggaran.
Baca juga: Diduga Ada Masalah Tata Kelola, PT Pasar Surya Tunggak BPJS Karyawan Rp648 Juta
“Metode ini menjamin transparansi dan akurasi, meminimalkan ruang untuk kebocoran dana,” imbuhnya.
Meski menghadapi tantangan fiskal, Eri menegaskan Surabaya siap menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Saat Senjata Telah Diam, Persatuan Menjadi Perjuangan
“Dengan fiskal yang kuat dan strategi yang matang, Surabaya membuktikan diri sebagai kota yang siap menghadapi tantangan ekonomi,” pungkasnya.yudhi
Editor : Redaksi