JAKARTA (Realita) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih berpendirian tidak akan mengucurkan APBN untuk membantu membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Keputusan ini dirasa akan meminimalisir risiko fiskal.
Menurut Purbaya, dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang turun tangan membayar utang itu, akan menurunkan risiko fiskal bagi negara.
Baca juga: Menkeu Purbaya Siap Terbang ke China Bahas Restrukturisasi Utang Whoosh
"Sekarang nggak ada (risiko fiskal), kan Danantara yang bayar (utang) harusnya," kata Purbaya, ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Di sisi lain, Purbaya setuju bahwa proyek Whoosh bukan sekadar untuk mencari laba, melainkan investasi sosial. Pandangan tentang Whoosh sebagai investasi sosial ini seperti yang disampaikan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
Sebab, menurut Purbaya, proyek kereta cepat pertama di ASEAN itu juga menjadi bagian dari misi pengembangan kawasan daerah atau regional development.
"Ada betulnya juga sedikit (Whoosh bukan sekadar mencari laba), karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga kan," ujarnya.
Baca juga: Prabowo Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 T per Tahun Pakai Uang Sitaan dari Koruptor
Namun sayangnya, pengembangan kawasan sekitar jalur Whoosh belum dilakukan secara optimal, khususnya di stasiun tempat perhentian kereta. Padahal, hal itu penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
"Tapi yang regionalnya belum dikembangkan mungkin, di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu harus dikembangkan ke depan, jadi ada betulnya," kata dia.
Sebagai informasi, Purbaya tak dilibatkan dalam rencana pihak Indonesia dan China bernegosiasi tentang penyelesaian utang utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Baca juga: KPK Pastikan Penyelidikaan Dugaan Korupsi Whoosh Terus Berjalan
"Bagus. Saya nggak ikut kan? Top!" ujar Purbaya saat ditemui Wartawan di Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (23/10).
Purbaya mengatakan sebisa mungkin Kementerian Keuangan tidak terlibat dalam penyelesaian utang kereta cepat. Ia meminta persoalan tersebut diselesaikan secara business to business (BtB), antara para pihak yang terlibat.ik
Editor : Redaksi