LAMONGAN (Realita) - Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pengolahan susu kedelai di Kabupaten Lamongan menyampaikan kekecewaannya karena produk lokal belum dimanfaatkan secara optimal dalam Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mutmainah, pengusaha susu kedelai asal Desa Lopang, Kecamatan Kembangbahu mengungkapkan bahwa suplai produk susu kedelai ke dapur SPPG hanya berlangsung beberapa kali dan kini terhenti. Menurutnya, sebagian besar dapur lebih memilih menggunakan susu UHT pabrikan yang dinilai lebih praktis dan minim risiko.
Baca juga: Sekdes Wonokromo Soal Dirinya Bersama Wanita di GPI: Saya Tidak Digerebek Dalam Kamar
“Dulu sempat beberapa kali kirim, tapi sekarang sudah tidak ada. Kebanyakan dapur memilih susu pabrik karena bisa disimpan lama dan tidak perlu khawatir soal kualitas,” kata Mutmainah, Kamis (8/1/2026).
Ia menjelaskan, susu kedelai memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam penyimpanan. Jika tidak disimpan dalam kondisi dingin, kualitas produk bisa menurun. Meski pihaknya siap membekukan produk, permintaan dapur mengharuskan susu disajikan dalam kondisi segar (fresh).
“Dapur minta kondisi fresh dan tidak mau dibekukan. Padahal secara usaha, itu cukup berisiko. Kami sempat mengalami kerugian sampai tiga atau empat kali karena produk tidak terserap,” ujarnya.
Selain itu, keterbatasan alat produksi juga menjadi kendala. Mutmainah mengaku masih menggunakan peralatan sederhana dengan kapasitas terbatas. Meski demikian, ia tetap berupaya bertahan dengan melakukan investasi bertahap, seperti pembelian freezer secara mencicil.
Mutmainah berharap pada kebijakan pemerintah pusat yang mendorong penggunaan produk UMKM dalam program pemenuhan gizi. Ia menilai, jika benar penggunaan produk pabrikan diminimalisir sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, maka UMKM lokal seharusnya menjadi prioritas.
Ketua Gerai UMKM Lamongan, Reni, saat dikonfirmasi membenarkan minimnya penyerapan produk UMKM lokal oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lamongan. Ia menyebut, asosiasi UMKM telah berulang kali melakukan pendekatan agar produk lokal dapat digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun hingga kini belum membuahkan hasil maksimal.
Baca juga: Partai Garuda Jatim Dukung UMKM Lamongan Hingga Tembus Pasar Internasional
“Kami sebagai asosiasi UMKM Lamongan sudah beberapa kali melakukan pendekatan ke dapur-dapur atau SPPG agar bisa menyerap produk UMKM Lamongan. Namun secara prosedur dan teknis, sampai saat ini masih banyak yang belum di-ACC dan akhirnya tidak dipakai,” ujar Reni.
Ia mencontohkan, produk roti dan susu kedelai yang sebenarnya telah dipersiapkan oleh pelaku UMKM justru belum dimanfaatkan. Bahkan, sejumlah pengusaha susu kedelai telah berinvestasi membeli peralatan produksi yang lebih besar setelah mendapat informasi akan adanya permintaan dalam jumlah besar dari SPPG.
“Teman-teman UMKM ini awalnya pakai alat konvensional. Karena diinformasikan akan diminta dalam jumlah besar, mereka berusaha menabung dan membeli alat yang lebih besar. Tapi setelah alatnya siap, ternyata produk tidak jadi diambil. Akhirnya alat-alat tersebut menganggur,” jelasnya.
Hal serupa juga dialami pelaku usaha roti dan bakery. Reni menyampaikan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan produk UMKM memenuhi standar keamanan dan ketahanan pangan.
Baca juga: Digrebek di Perumahan GPI Bersama Wanita, Sekdes Wonokromo Lamongan Angkat Bicara
“Kami sudah koordinasi, sudah ber-BPOM, sudah halal, bahkan konsultasi ke Dinas Kesehatan dan BPOM terkait daya tahan roti. Ada rekomendasi penambahan kalsium dan bahan lain yang aman serta sesuai standar. Tapi sampai sekarang juga belum banyak terserap oleh SPPG-SPPG di Lamongan,” katanya.
Reni berharap Pemerintah Kabupaten Lamongan dan seluruh pemangku kepentingan dapat berperan lebih aktif menjembatani UMKM dengan pengelola SPPG, agar kebijakan penggunaan produk lokal benar-benar berjalan di lapangan.
Reporter : Defit Budiamsyah
Editor : Redaksi