PONOROGO (Realita)-Terungkapnya keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG) Banyudono yang berada di bawah kandang burung Walet, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo bereaksi.
Kalangan wakil rakyat Bumi Reog ini pun mendesak Badan Gizi Nasional ( BGN) mengkaji ulang oprasional dapur Menu Bergizi Gratis ( MBG) yang di seputaran lahan eks pasar lanang tersebut.
Baca juga: Waduh! Dapur MBG di Ponorogo di Bawah Kandang Burung, Dinkes Lakukan Sidak
Hal ini diungkapkan Anggota Fraksi PDI Perjuangan MAPAN DPRD Ponorogo, Agung Priyanto. Ia mendesak pengkajian ulang atas oprasional SPPG di bawah naungan Yayasan Wanacatra Ponorogo tersebut. Hal ini dalam rangka menciptakan rasa aman bagi anak-anak sebagai penerima manfaat MBG.
“ Ini menyangkut kesehatan dan keselamatan siswa yang akan diberikan makan bergizi di situ,” ujarnya, Senin (02/02/2026).
Agung meminta BGN untuk lebih selektif dalam menyetujui pendirian SPPG. Hal ini agar pendirian SPPG tidak disembarang tempat, kasus SPPG Banyudono sendiri diklaim mirip dengan SPPG di samping kandang babi yang ada di Sragen beberapa waktu lalu.
Baca juga: Produk Lokal Belum Maksimal Diserap Program MBG, UMKM Susu Kedelai Lamongan Kecewa
“ Ya artinya dikaji, karena ini kan memberikan makan. Kalau tempatnya nggak steril gimana? Kan kemarin ada kejadian contoh Di Sragen,” desaknya.
Agung juga mendesak Dinas Kesehatan ( Dinkes) Ponorogo dan Satgas MBG untuk mengawasi penuh SPPG Banyudono kendati telah mengantongi Surat Layak Hegienis dan Sanitasi ( SLHS). Pun terkait keberadaan dapur MBG yang tidak dilengkapi ciri khas SPPG tersebut.
“ Jangan sampai ada kecerobohan di belakang hari. Itu aja sudah. Kalau mendirikan SPPG ya terbuka saja, toh ini sudah programnya Presiden yang harus kita sukseskan kok buat anak-anak kita. Nggak usah sembunyi-sembunyi,” jelasnya.
Baca juga: Mobil Wuling Bertuliskan BGN SPPG Kecelakaan di Jalan Raya Babat Lamongan
Pihaknya akan berkordinasi dengan Anggota Komisi C DPRD Ponorogo untuk segera melakukan sidak ke lokasi SPPG yang melayani 1000 porsi untuk 4 sekolah tersebut.
“ Sehingga perlu bagaimana nanti mungkin ke Komisi C atau ke mana nanti dilihat betul,” pungkasnya. znl
Editor : Redaksi