JAKARTA- Ketua DPP Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK), Jerry Massie memberikan nilai rapor dua tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf hampir merah. Oleh karenanya, Jerry Massie meminta agar Presiden Jokowi membenahi dan memperbaiki di sisa Pemerintahan tiga tahun ini.
“Kalau rapor, 2 tahun Jokowi-Ma’ruf hampir merah. Bukan merah, masih ada hal yang baik juga sih dari Jokowi. Relatif lah, masih kurang, perlu dibenahi 3 tahun ini. Jadi presiden harus tegas dan berani,” kata Jerry Massie, Kamis (14/10/2021).
Baca juga: Turun Tangan, KPK Usut Dugaan Korupsi Honor Hakim Agung
Lebih lanjut, Jerry Massie menyoroti sektor penegakan hukum sejak Presiden Jokowi di periode kedua ini. Kata dia, banyak yang harus dibenahi terutama di law inforcement. Menkumham kemarin ada asimilasi dan pengurangan hukuman bagi koruptor, ini sebenarnya bagi dia tidak masuk akal.
“Harusnya ditambah. Karena kan ini hukum positif selain teroris dan narkoba, harusnya sejak dulu, dari GIAK kita sarankan hukuman mati, cuma ada batasannya ya ada limitnya. Duit unlimited tapi kita kasih limited. Kan semua itu bakal digodog di parlemen, jadi UU,” bebernya.
Selanjutnya, lanjut dia, di 2 tahun ini apalagi soal Pandora Papers itu pukulan telak bagi pemerintah, khususnya Presiden Jokowi. Secara individual, Presiden itu tidak mengamati pergerakan para Menterinya. Tapi dengan adanya isu ini harusnya Presiden cepat tangkap dan tanggap Berita seperti ini.
“Apalagi bukan hoax ya, sumbernya jelas,” ucapnya lagi.
GIAK mengaku tak sependapat jika 57 eks Pegawai KPK yang tak lolos TWK dan sudah lama menekuni penyidikan korupsi dipindah ke Mabes Polri (Bareskrim).
“Pertanyaan saya, yang di KPK itu kan dari Mabes Polri sama Kejaksaan Agung? Agak bingung juga sebetulnya,” ucapnya.
Harusnya, kata Jerry Massie, lembaga antirasuah ini lembaga tinggi negara yang boleh di luar Presiden, seperti KPU juga itu. Harusnya tidak ada intervensi seperti di Hong Kong itu. Bahkan Presiden pun sekalipun mereka bisa memeriksa di Korsel dan sebagainya.
“Kalau kita kan nggak ada ya. Lebih perketat, kalau memang lembaga di luar Presiden seperti KPK harusnya bisa memeriksa Siapapun presidennya jika melakukan tipikor. Ya tidak menutup kemungkinan siapapun yang Tersandung itu bisa dijerat. Perkuat UU 31/1999,” jelasnya.
Baca juga: Ekonom Indef: Pertumbuhan Ekonomi Era Jokowi Terendah Dibanding SBY bahkan Era Soeharto
“Selama ini kan masih adem ayem saja kalau bicara korupsi. Contohnya korupsi bansos, menteri era Jokowi pun sampai 4 ini yang terlibat tipikor. Tinggal ketegasannya saja, hukuman apa, punishment apa yang diberikan. Jangan segan untuk fired ya, pecat kalau Jokowi sudah tahu,” papar Jerry lagi.
Selain itu, Jerry juga mengingatkan agar pentingnya Jokowi mendengar aspirasi publik bahkan media, lembaga anti korupsi. Contohnya sekarang ada perang antara pemerintah dan aktivis. Saling melaporkan Moeldoko dengan ICW, dan LBP dengan Haris Azhar.
“Ini kan perang antarlembaga antara lembaga Antikorupsi non pemerintah dan pemerintah.
Dengan munculnya nama yang dirilis, nama perusahaan anak buah Jokowi, ini sebetulnya Jokowi harus tegas, kalau boleh menyuruh investigasi perusahaan tersebut,” sebutnya.
Ia berpesan agar Jokowi mengubah konsep paradigma tentang korupsi, sebelum meninggalkan jabatannya di 2024 ini. Sebuah legacy dan Jokowi akan dikenang sepanjang masa.
Baca juga: Direktur P3S: Pengangkatan 127 ASN di Minut Sudah Prosedural, Jangan Jadikan Komoditas Politik
“Kalau 1998 kan gagal tentang HAM, itu kan dikenang dalam sejarah. Kalau dalam sejarah ini koruptor tidak disikat, dihajar dihantam, mereka akan terus merugikan negara. Belum lagi mafia sertifikat yang marak di era Jokowi. Walau sudah ada tindakan antisipasi. Kalau perampokan itu kan bagian dari korupsi, menyerobot lahan, merampok tanah orang kan tipikor juga,” tuturnya.
GIAK pun mendesak agar Jokowi memanggil partai-partai dalam kampanye elektoral agar membersihkan dari yang korupsi.
“Selama ini kan Jokowi selalu diam, gak pernah sentil, nggak pernah ada, kenapa sih partai ini doyan korupsi? Apa sih mau kamu? Atau dibikin aja, dikasih Anggaran untuk 1 parpol 1-2 triliun. Kan ada sistem pengkajian, jika dikasih duit segitu nggak ada lagi upeti transaksional dan mahar politik. Jokowi harusnya bermain kesana, mahar politik agak susah diubah memang,” beber Jerry.
Lebih jauh, Jerry menegaskan bahwa di dua tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf soal korupsi belum tegas. Antar lembaga saja perang, Komnas HAM dan ombudsman saja tidak sejalan.
“Yang 57 eks pegawai KPK ini tempatkan saja di KPK lagi. Lucu saja kalau melihat antar lembaga berantem, jangan ada lagi kedepannya. Rekam jejak Menteri juga harusnya anti koruptor. Semoga Indonesia bisa lebih sejahtera dan bebas korupsi,” pungkasnya.jr
Editor : Redaksi