JEMBER (Realita) – Kabupaten Jember resmi dipersiapkan menjadi pilot project Badan Pusat Statistik (BPS) RI dalam pengembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulanan. Penetapan tersebut menjadi pengakuan atas langkah Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperkuat kualitas data kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
Komitmen itu mengemuka saat Bupati Jember Muhammad Fawait (Gus Fawait) bersama Kepala BPS Kabupaten Jember, Peni Dwi Wahyu Winarsih, melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPS RI pada (07/072026) dan bertemu Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Fawait menjelaskan bahwa Jember merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Timur sekaligus masih menghadapi angka kemiskinan yang relatif tinggi. Karena itu, peningkatan akurasi data menjadi fondasi utama agar seluruh program penanggulangan kemiskinan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
"Kabupaten Jember telah melakukan verifikasi lapangan terhadap 96.489 keluarga desil 1. Verifikasi ini memastikan apakah penerima bantuan masih hidup, telah meninggal dunia, atau sudah berpindah domisili sehingga bantuan sosial bisa disalurkan secara tepat sasaran," ujar Gus Fawait.
Selain melakukan verifikasi lapangan, Pemerintah Kabupaten Jember juga sedang membangun satu data terpadu bantuan sosial. Sistem tersebut akan mencatat seluruh jenis bantuan yang diterima setiap warga sehingga pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi yang paling tepat untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan.
Bupati menjelaskan, hasil verifikasi keluarga desil 1 juga dikelompokkan berdasarkan usia produktif dan nonproduktif. Warga usia produktif akan diarahkan mengikuti pelatihan pekerja migran dan program peningkatan keterampilan agar memiliki peluang kerja yang lebih baik.
"Verifikasi desil 1 dikelompokkan menjadi usia produktif di bawah 60 tahun dan usia tidak produktif di atas 60 tahun. Selanjutnya akan diberikan pelatihan pekerja migran bagi mereka yang produktif sehingga dapat berkontribusi di pasar kerja," katanya.
Menurut Gus Fawait, pembaruan data juga akan dilakukan terhadap warga yang telah meninggal dunia maupun berpindah domisili. Hasil verifikasi akan ditindaklanjuti melalui pembaruan administrasi kependudukan sehingga kualitas basis data sosial semakin akurat.
"Upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember semoga dapat menjadi pertimbangan dalam perhitungan kemiskinan," tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pelaksanaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Data tersebut merupakan integrasi berbagai basis data sosial yang terus diperbarui secara dinamis.
Ia mengatakan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 juga akan menjadi sumber penting untuk memperbarui DTSEN. Karena itu, seluruh pemerintah daerah diminta memberikan dukungan penuh agar seluruh pelaku usaha dan masyarakat dapat terdata dengan baik.
"Peran RT, RW, desa, kelurahan, dan kecamatan menjadi sangat penting dalam memastikan seluruh masyarakat sudah didata," ujar Amalia.
BPS RI juga menilai langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember layak menjadi model nasional. Karena itu, Jember dipersiapkan sebagai daerah percontohan dalam implementasi DTSEN sekaligus pengembangan penyusunan PDRB triwulanan.
"Lakukan proses diskusi dalam pengumpulan data bersama pemerintah kabupaten. Hal ini dapat menjadi pilot project untuk perhitungan PDRB triwulanan," tegas Amalia.
Menanggapi hal tersebut, Gus Fawait menyatakan Pemerintah Kabupaten Jember siap mendukung penuh seluruh kebutuhan data statistik melalui koordinasi lintas perangkat daerah, termasuk menerbitkan Surat Edaran Bupati apabila diperlukan.
"Forum koordinasi rutin antara BPS dan Pemerintah Kabupaten Jember akan dilaksanakan secara berkala untuk mendukung penyediaan data statistik sektoral. Kami juga siap mendukung Sensus Ekonomi, menyampaikan data hasil verifikasi, dan menjadi daerah percontohan pengembangan PDRB triwulanan," pungkasnya.
Editor : Redaksi