LAMONGAN (Realita) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu program prioritas nasional justru tersandung persoalan administrasi.
Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sidokumpul, Kabupaten Lamongan, kini berhenti total tanpa kepastian kapan kembali berjalan.
Baca juga: MBG Sidokumpul Mandek, Siswa Telantar di Tengah Polemik Dana dan Saling Bantah Pengelola
Ironisnya, persoalan yang disebut bermula dari kesalahan input data Virtual Account (VA) BRI di tingkat sysadmin Badan Gizi Nasional (BGN) pusat justru berdampak langsung terhadap para penerima manfaat. Santri asrama SMP Aplikatif, siswa SMPN 2, SDN Jetis 3, hingga TK Kartika IV-46 kini kehilangan layanan makan siang gratis.
Akibatnya, para wali murid kembali harus merogoh kocek sendiri untuk memenuhi kebutuhan makan anak-anak mereka. Sementara santri yang tinggal di asrama terpaksa mengandalkan katering darurat dengan biaya tambahan dari orang tua.
Penghentian operasional tersebut disebut berkaitan dengan pembekuan atau status Penilaian Kembali Operasional (PKO). Ketidaksinkronan data nomor telepon, NIK, dan email dalam sistem VA disebut menyebabkan kegagalan OTP hingga kesalahan Laporan Pertanggungjawaban Dana Harian (LPDH).
Dampaknya tidak main-main. Dana operasional disebut tertahan selama tujuh minggu. Meski dana periode sebelumnya telah dicairkan, anggaran tersebut langsung digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran logistik yang tertunda. Sementara pencairan periode berikutnya belum terealisasi.
Kondisi ini membuat manajemen SPPG kembali mengajukan laporan penghentian operasional untuk kedua kalinya.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan serius: bagaimana program nasional yang menyangkut kebutuhan dasar anak-anak bisa berhenti hanya karena persoalan administrasi dan sistem pembayaran? Mengapa belum ada solusi cepat agar penerima manfaat tidak terus menjadi korban?
Koordinator PIC MBG SMP Aplikatif, Faqih, mengaku kecewa karena hingga kini belum ada kepastian kapan program kembali berjalan. Pihak sekolah justru harus menghadapi pertanyaan dan keluhan dari guru, siswa, hingga wali murid.
"Banyak pertanyaan guru, murid, dan wali murid kapan MBG kembali jalan? Bahkan ada satu-dua wali murid menyalahkan sekolah, seakan sekolah tidak berusaha mencari solusi," ujar Faqih.
Menurutnya, dampak penghentian MBG sangat berat bagi sekolah berbasis asrama. Sebelum program berjalan, orang tua harus menanggung kebutuhan makan santri sebanyak tiga kali sehari. Setelah MBG hadir, beban tersebut berkurang karena orang tua hanya perlu membiayai dua kali makan.
Namun, penghentian mendadak membuat beban lama kembali muncul. Sekolah terpaksa menarik iuran tambahan untuk menyediakan katering makan siang bagi santri.
"Yang paling fatal, sekolah kami berbasis asrama, 24 jam kami yang mengurus. Kalau tidak ada MBG, kami tarik ke orang tua, kami belikan katering untuk makan siang. Kami ingin solusi, mungkin pindah SPPG sementara, jawabannya hanya maaf, maaf, maaf dan mohon bersabar. Sudah sering saya sampaikan, bahkan setiap hari selama MBG berhenti," tegasnya.
Faqih menilai permintaan untuk bersabar tidak cukup jika tidak disertai langkah konkret. Sebab, kebutuhan makan siswa tidak bisa ditunda hanya karena persoalan pencairan anggaran atau perbaikan administrasi.
Di sisi lain, Kepala SPPG Sidokumpul sekaligus Koordinator Kecamatan SPPI Batch 1, Agustina Nurul Herdian, membantah adanya pelanggaran tata kelola keuangan di tingkat SPPG. Ia menegaskan persoalan bermula dari proses pemutakhiran data yang menjadi kewenangan sysadmin BGN pusat.
"Penginputan nomor HP dan NIK yang bisa input adalah sysadmin BGN pusat, bukan kami SPPI. Kami hanya menyetorkan data. Mereka baru update Q token, rata-rata salah input semua, data tidak sinkron, OTP tidak masuk karena salah nomor HP," ungkap Agustina.
Agustina juga menegaskan bahwa dana yang sempat tertahan selama tujuh minggu dan kemudian dicairkan telah digunakan untuk membayar kewajiban logistik periode sebelumnya. Ia mengaku tidak berani melanjutkan operasional tanpa kepastian pencairan dana periode berjalan.
"Karena periode sekarang belum ada pencairan, saya tidak berani operasional meskipun ditekan kanan kiri. Ini laporan berhenti kedua karena belum ada pencairan dana," tambahnya.
Bahkan, Agustina mengaku harus menggunakan uang pribadi untuk membayar insentif PIC sekolah. Sementara pembayaran gaji relawan disebut ditopang melalui pinjaman dari mitra dan orang tuanya.
Pernyataan tersebut semakin memperlihatkan rapuhnya keberlangsungan operasional program ketika mekanisme pencairan anggaran mengalami hambatan. Jika persoalan administrasi belum diselesaikan, siapa yang menjamin kebutuhan makan para penerima manfaat tetap terpenuhi?
Hingga berita ini diturunkan, BGN pusat belum memberikan penjelasan resmi mengenai penyelesaian persoalan VA BRI, kepastian pencabutan status PKO, maupun jadwal pencairan dana operasional berikutnya.
Opsi pengalihan sementara kuota penerima manfaat ke SPPG lain yang memiliki kapasitas berlebih juga belum mendapatkan kepastian. Sementara pihak Yayasan Miftahul Jinan dan mitra belum memberikan penjelasan terkait mekanisme maker-approve pembayaran maupun ketersediaan dana talangan.
Untuk sementara, sekolah mengimbau siswa reguler membawa bekal sendiri. Sedangkan santri asrama harus menjalani sistem katering darurat dengan biaya tambahan dari wali murid.
Kondisi ini menjadi tamparan bagi pelaksanaan program MBG di lapangan. Program yang seharusnya meringankan beban masyarakat justru kembali membebani orang tua ketika operasional terhenti.
Publik kini menunggu tanggung jawab dan langkah nyata BGN. Sebab, keberhasilan program nasional tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun target penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan layanan tetap berjalan.
Jangan sampai anak-anak yang seharusnya menjadi prioritas justru menjadi pihak paling dirugikan akibat persoalan birokrasi yang bukan menjadi kewenangan mereka.
Editor : Redaksi