Golkar Akui Dekat dengan Listyo dan Jokowi

JAKARTA- Partai Golkar menegaskan tidak akan tinggal diam terhadap tuduhan yang mengaitkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai tuduhan tersebut prematur dan berpotensi menggiring opini publik tanpa dasar yang jelas.

Idrus menegaskan keyakinannya bahwa Bahlil tidak terlibat dalam kasus penyadapan tersebut, meskipun memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meskipun dekat dengan Listyo Sigit Prabowo dan Joko Widodo, tapi saya yakin bahkan haqul yakin bahwa Bahlil Lahadalia tidak terkait dan tidak terlibat dengan kasus penyadapan, sebagaimana yang diopinikan secara tendensius oleh beberapa orang, di antaranya opini dan pernyataan Said Didu dalam sebuah podcast," kata Idrus dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (8/11/2026).

Idrus menilai kedekatan seseorang dengan tokoh politik tidak bisa langsung diartikan sebagai kesamaan pandangan maupun keterlibatan dalam kepentingan tertentu. Dia mengingatkan agar publik tidak menarik kesimpulan hanya berdasarkan komunikasi atau hubungan personal.

"Kedekatan fisik, tidak secara serta merta, secara ideologis dan visi sama. Siapapun tahu, bahwa Bahlil adalah aktivis yang lahir dalam proses perjuangan panjang, yang tentu memiliki ciri dan karakter tertentu yang berbeda dengan yang lain. Sekarang Bahlil jadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, tentu dalam kiprah perjuangannya diilhami oleh ideologi Partai Golkar yang senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok," ujar Idrus.

"Berkomunikasi tidak selalu berarti mendukung. Bersama tidak selalu berarti sama. Tetapi yang penting, sesama anak bangsa tidak boleh putus silaturahmi," katanya.

Menurut Idrus, pernyataan Said Didu menggiring opini publik seolah-olah Golkar melalui ketua umumnya terlibat dalam kerja penyadapan.

"Rangkaian pernyataan itu, bila dibaca utuh, jelas menggiring publik pada satu kesimpulan: bahwa Partai Golkar, melalui representasi Ketua Umumnya, terlibat dalam kerja penyadapan yang kini sedang ramai. Pak Said Didu itu kelihatannya sudah sangat tendensius. Saya menyesali orang sekelas Said Didu ini, masih saja berkubang dalam sensasi murahan!" ujar Idrus.

Dia juga mengingatkan bahwa penggunaan kata "diduga" tidak serta-merta menghilangkan dampak dari tuduhan yang telah tersebar luas di tengah masyarakat.

"Meskipun menggunakan kata ‘diduga’, kalau sudah tersebar ke mana-mana, secara sosiologis hal itu sudah seakan-akan menjadi kebenaran," katanya.

Idrus kemudian mempertanyakan motif Said Didu dalam menyampaikan pernyataan yang menyeret nama Bahlil. Dia juga menyinggung pernyataan Said Didu yang menyebut Bahlil dibesarkan oleh Jokowi.

"Pak Said Didu kelihatannya sudah sangat tendensius. Said Didu dengan bahasa yang sangat jelas mengatakan bahwa Bahlil ini dibesarkan oleh Jokowi. Pertanyaannya, Said Didu ini dibesarkan oleh siapa?," tanya Idrus sambil tertawa.

Lebih lanjut, Idrus meminta semua pihak tidak menjadikan kasus dugaan penyadapan sebagai bahan untuk membangun kegaduhan politik. Dia meminta publik memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap perkara tersebut.

"Jangan bermain di air keruh. Jangan mencari sensasi baru, jangan menangguk popularitas di tengah keprihatinan yang sedang melanda kita semua. Berhentilah mengulang kebiasaan mengaduk air keruh. Percayalah, di air keruh tak akan ada ikan besar! Yang ada, Bapak sendiri akan belepotan lumpur," tegasnya.

Idrus menilai tudingan terhadap Golkar juga dapat mengganggu konsentrasi partai dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo. Dia menegaskan posisi Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil tidak akan berubah.sin

Editor : Redaksi

Berita Terbaru