SURABAYA (Realita)- Praktik pungutan dalam pengurusan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur kembali terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi yang menjerat Aris Mukiyono, Ertika Dinawati dan Hermawan.
Di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Senin (9/11/2026), saksi Fatkhi Mubarok mengungkap adanya permintaan uang untuk penerbitan Berita Acara (BA) hingga biaya percepatan pengesahan izin. Bahkan, terdakwa Hermawan disebut pernah meminta uang percepatan kepada pihak yang mengurus perizinan.
Baca juga: KPK Panggil Anwar Sadad Jadi Saksi Kasus Ijon Pokir
Namun, menurut Fatkhi, Hermawan tidak pernah menjelaskan kepada siapa uang percepatan tersebut akan diserahkan, termasuk apakah uang itu diperuntukkan bagi kepala dinas.
Keterangan Fatkhi menjadi salah satu bagian penting dalam pemeriksaan 13 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Para saksi dimintai keterangan seputar mekanisme pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP), izin eksplorasi, serta Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT).
Dalam kesaksiannya, Fatkhi yang bekerja sebagai konsultan di PT Madava mengungkap bahwa permintaan uang untuk penerbitan BA bukan hal baru. Besarannya berkisar Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta.
Menurut dia, nominal tersebut ditentukan oleh pihak Dinas ESDM Jatim. Permintaan pembayaran itu bahkan dibungkus menggunakan proposal.
"Jumlahnya, yang menentukan pihak Dinas ESDM sendiri," ungkap Fatkhi di persidangan.
Dia menjelaskan, pungutan tersebut berkaitan dengan penerbitan BA Persetujuan dalam proses pengurusan izin. Pemohon harus terlebih dahulu membayar sebelum formulir BA dicetak atau diprint.
Dalam formulir BA tersebut, terdapat dua hingga tiga tanda tangan pejabat atau pegawai, salah satunya setingkat kepala bidang (Kabid). Fatkhi menyebut nama Hermawan sebagai salah satu pihak yang biasanya menandatangani dokumen tersebut.
"Biasanya yang bertanda tangan di formulir BA itu dua hingga tiga orang, salah satunya setingkat kepala bidang. Di formulir itu tidak ada tanda tangan kepala dinas," jelasnya.
Selain pungutan BA, Fatkhi juga mengungkap adanya permintaan uang untuk mempercepat proses pengesahan perizinan. Dalam perkara ini, Hermawan disebut sebagai pihak yang meminta uang percepatan tersebut.
Meski demikian, Fatkhi mengaku tidak mengetahui secara pasti peruntukan uang yang diminta. Dia juga tidak mengetahui apakah uang tersebut akan diserahkan kepada kepala dinas.
Baca juga: Sudah Pensiun, Sholeh Masih Urus Izin Sumur ESDM, Tarifnya Rp35 Juta
Di hadapan majelis hakim, Fatkhi juga menjelaskan mekanisme jasa pengurusan perizinan yang dilakukan PT Madava. Salah satu pekerjaan yang pernah ditangani adalah pengurusan SIPPAT milik PT Gajahmada Plastik.
Untuk pekerjaan tersebut, PT Madava mematok biaya Rp 26 juta. Nilai itu sudah mencakup jasa konsultan, pemenuhan dokumen persyaratan, pumping test hingga pengambilan gambar menggunakan kamera.
Namun, terdapat biaya tambahan untuk penerbitan BA Persetujuan yang nilainya sekitar Rp 3 juta. Fatkhi mencontohkan biaya tersebut pernah muncul ketika PT Madava mengurus perizinan PT Nesia.
Ketika ditanya JPU apakah biaya BA itu dibebankan di luar kontrak atau diambil dari nilai pekerjaan, Fatkhi menjelaskan bahwa uang tersebut diambilkan dari nilai kontrak yang telah disepakati dengan klien.
Dia mengaku tidak merinci satu per satu pengeluaran dalam kontrak. Kepada pemohon, PT Madava hanya menjelaskan seluruh pekerjaan yang akan ditangani hingga izin terbit.
"Kami tidak pernah merincikan satu per satu item pengeluaran di dalam kontrak. Pemohon izin hanya mengatakan bahwa segala kelengkapan berkaitan dengan perizinan dapat kami bantu dan klien hanya berharap izin dapat keluar. Para pemohon itu taunya beres," tuturnya.
Baca juga: Hibah Pokmas Anwar Sadad Disunat 50 Persen, Pemprov Jatim Tak Tahu
Lebih jauh, Fatkhi mengungkap praktik permintaan uang untuk penerbitan BA dan percepatan perizinan telah berlangsung sejak dirinya aktif mengurus perizinan di Dinas ESDM Jatim.
Dia menyebut besaran pungutan BA berkisar Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta. Praktik tersebut, menurut keterangannya, juga terjadi dalam pengurusan izin sejumlah perusahaan.
Pada 2021, misalnya, PT Madava pernah menangani pengurusan SIPPAT sejumlah perusahaan, termasuk PT Luxurindo dan Gajahmada Hotel Lumajang.
Fatkhi menjelaskan, kewajiban BA berlaku untuk pengurusan izin sumur dalam. Sementara itu, pengurusan izin sumur biasa tidak memerlukan BA.
Dalam persidangan tersebut, Fatkhi juga menegaskan bahwa dirinya tidak mengenal terdakwa Aris Mukiyono. Dia mengaku tidak pernah mendengar adanya permintaan uang yang nantinya akan diserahkan kepada Aris.
Selain Fatkhi Mubarok, JPU menghadirkan 12 saksi lainnya. Mereka adalah Totok Wahyudi, Arianto, Yudi Handoyo, Khosin Firdaus, Muchlis Hendra, Sandi Nandya, Soirul Ashari, Adi Suryanto, Indah Ariani, Khozinatul Asror, Nanik Usmaningsih dan Yusuf Novaldo.
Editor : Redaksi