JAKARTA (Realita)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di dua kementerian selama periode 2024-2026. Nilai pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan lembaganya akan melihat terlebih dahulu apakah temuan ICW tersebut mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi atau tidak.
Baca juga: Perusahaan Milik Raffi Ahmad Dapat Kontrak Influencer Kementerian Rp 14,7 Miliar
"Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.
Selain itu, Budi mengatakan KPK perlu mendalami apakah temuan tersebut termasuk dalam kewenangan lembaganya. Hal itu menjadi salah satu dasar untuk menentukan apakah KPK dapat menindaklanjuti temuan tersebut.
"Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak? Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak," katanya.
Sementara itu, ketika ditanya mengenai dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan jasa tersebut, Budi mengatakan dua kementerian terkait perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu.
"Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya," ujar Budi.
Duduk Perkaranya
Sebelumnya, ICW pada 9 November 2026 mengungkapkan temuan lima paket pengadaan jasa influencer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta tiga paket pengadaan jasa influencer di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama 2025-2026.
Total nilai delapan paket pengadaan jasa tersebut mencapai Rp14,7 miliar. Seluruh paket pengadaan itu melibatkan PT Rans Animasi Indonesia sebagai penyedia jasa.
Baca juga: Polisi Langsung Hapus Postingan Deklarasi Sumpah Pemuda dengan Massa BayaranÂ
Dalam setiap proses pengadaan, RANS menyatakan mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait. Hal itu disebut sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang baik serta praktik bisnis yang transparan dan akuntabel.
RANS juga menjelaskan nilai Rp14,7 miliar mengacu pada commercial rate card yang umum digunakan untuk klien perusahaan. Nilai tersebut, menurut RANS, bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial, melainkan mencakup produksi konten, biaya perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, serta berbagai aktivitas promosi lainnya.
Terakhir, RANS menyatakan memahami perhatian publik terkait kemungkinan potensi konflik kepentingan antara RA selaku pemegang saham mayoritas dan Utusan Khusus Presiden.(beb)
Editor : Redaksi