LAMONGAN (Realita)– DPRD Kabupaten Lamongan membidik 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Namun, di tengah ambisi menambah produk hukum daerah, DPRD justru dihadapkan pada pekerjaan rumah lama: Perda Pesantren yang telah disahkan sejak 2021 ternyata belum bisa diimplementasikan secara teknis.
Persoalan tersebut mencuat dalam rapat kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lamongan bersama jajaran eksekutif di ruang rapat DPRD Lamongan, Selasa (10/11/2026). Rapat membahas 11 usulan Raperda yang terdiri dari tujuh usulan pemerintah daerah dan empat inisiatif DPRD.
Baca juga: Belasan Tahun Warga Dihantui Debu Pabrik CIMP, Pemkab Lamongan Masih Bungkam
Ketua Bapemperda DPRD Lamongan, Kapten (Purn) H. Suherman, menegaskan bahwa penyusunan Propemperda 2027 tidak sekadar mengejar kuantitas regulasi. Setiap Raperda harus memiliki urgensi, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Usulan eksekutif sebanyak tujuh, sedangkan inisiatif legislatif ada empat. Rapat koordinasi Bapemperda dengan eksekutif ini untuk membahas judul Propemperda 2027 yang rencananya akan diparipurnakan pada Senin, 16 November 2026 mendatang," terang Suherman.
Tujuh usulan dari eksekutif meliputi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2028, serta Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual atau Produk Daerah Kabupaten Lamongan.
Selanjutnya, Raperda Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lamongan 2025–2045, Perubahan Kelima atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah.
Sementara empat Raperda inisiatif DPRD mencakup perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pesantren.
Menurut Suherman, empat Raperda inisiatif tersebut merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat Lamongan.
Baca juga: Debu Dolomit Dikeluhkan Warga, DPRD Lamongan Sidak Lima Perusahaan di Paciran
"Empat raperda inisiatif tersebut merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat," imbuhnya.
Di antara 11 usulan tersebut, persoalan Perda Pesantren menjadi sorotan. Regulasi yang telah disahkan pada 2021 itu hingga kini belum bisa ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati (Perbup). Penyebabnya, terdapat kendala prosedur harmonisasi yang baru diwajibkan setelah Perda tersebut diterbitkan.
Suherman menjelaskan, ketika pemerintah daerah berupaya menyusun aturan teknis sebagai tindak lanjut Perda Pesantren, pengajuan tersebut ditolak pihak biro hukum karena belum melalui proses harmonisasi.
"Perda pesantren terbit pada 2021, sedangkan aturan kewajiban proses harmonisasi baru diberlakukan pada 2022. Sehingga, ketika diajukan untuk ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati (Perbup), pihak biro hukum menolak karena belum melalui proses harmonisasi," jelasnya.
Baca juga: Paripurna Raperda Pajak Lamongan, Optimalisasi Aset Jangan Kalah oleh Nafsu Mengejar PAD
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi DPRD dan Pemkab Lamongan. Sebab, keberadaan Perda seharusnya tidak berhenti pada pengesahan, tetapi harus diikuti aturan pelaksana agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Di tengah rencana membentuk 11 regulasi baru, penyelesaian persoalan Perda Pesantren menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan produk hukum yang telah dibuat.
Publik tentu tidak hanya menunggu berapa banyak Perda yang berhasil disahkan, tetapi juga sejauh mana regulasi tersebut mampu menjawab persoalan dan memberikan kepastian kebijakan bagi masyarakat.
Editor : Redaksi