SURABAYA (Realita)- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Anwar Sadad, tidak menghadiri sidang perkara dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Jawa Timur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (12/11/2026).
Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim tersebut sedianya dijadwalkan memberikan kesaksian untuk mengungkap dugaan praktik suap dalam pengalokasian dana hibah pokir. Namun, ia berhalangan hadir dengan alasan mengikuti rapat paripurna DPR RI.
Baca juga: Simpan Timbangan dan Plastik Klip, Dua Pengecer Sabu Dipenjara 3,5 Tahun
Ketidakhadiran Anwar Sadad disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Handoko, di hadapan majelis hakim.
"Izin Yang Mulia, terkait pemanggilan saksi yang pertama, Pak Anwar Sadad, sejatinya hari ini kita panggil. Namun, informasi terbaru yang bersangkutan tidak bisa hadir dan mengirimkan surat karena ada rapat paripurna," kata Handoko dalam persidangan.
Atas ketidakhadiran tersebut, JPU meminta majelis hakim memberikan kesempatan untuk kembali memanggil Anwar Sadad pada persidangan berikutnya.
Jaksa mengusulkan agar pemanggilan tersebut dijadwalkan pada 23 November 2026, bersamaan dengan agenda pemeriksaan saksi yang meringankan atau a de charge.
Anggota majelis hakim, Agus Kariyanto, kemudian menanyakan surat pemberitahuan ketidakhadiran Anwar Sadad. Jaksa pun menunjukkan surat tersebut kepada majelis hakim.
JPU menyebut pemanggilan pada 23 November mendatang akan menjadi pemanggilan kedua bagi Anwar Sadad untuk memberikan keterangan sebagai saksi.
Baca juga: Pasang CCTV Tersembunyi di Toilet FK Unair, Ilham Dharmawan Dituntut 17 Bulan Penjara
Dalam perkara ini, empat terdakwa Moch. Mahrus alias M. Mahrus Ali, M. Fathullah, Achmad Yahya, dan RA Wahid Ruslan. Didakwa terlibat dalam dugaan praktik pemberian suap kepada mantan pimpinan DPRD Jatim berinisial AS atau Anwar Sadad terkait pengalokasian dana hibah pokir.
Jaksa KPK mengungkap dugaan penggunaan modus ijon fee. Para terdakwa disebut memberikan sejumlah uang sebagai imbalan atas janji mendapatkan alokasi dana hibah pokir dengan besaran fee sekitar 20 persen.
Dalam surat dakwaan, jaksa juga mengungkap dugaan pengelolaan alokasi dana hibah pokir milik Anwar Sadad oleh empat terdakwa. Nilainya mencapai Rp6,147 miliar yang tersebar di Kabupaten Pasuruan, Sampang, dan Pamekasan untuk tahun anggaran 2020-2021.
Sementara itu, total alokasi hibah pokir yang disebut menjadi jatah Anwar Sadad mencapai Rp242,7 miliar. Angka tersebut dikaitkan dengan plafon anggaran pokir DPRD Jatim periode 2020-2022 yang mencapai Rp6,9 triliun.
Baca juga: Gelapkan Dana Perusahaan Rp319,5 Juta, Ronaldy Leo Dituntut 2 Tahun 9 Bulan Penjara
Untuk membuktikan dakwaannya, JPU KPK telah menyiapkan 35 saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan.
Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan KPK terhadap dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.
Salah satu terdakwa, Moch Mahrus Ali, ditahan KPK pada 28 Juli 2026 setelah ditetapkan sebagai tersangka. Warga Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, tersebut berperan sebagai pemberi suap kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad.
Editor : Redaksi