SURABAYA (Realita) – Dokumen rekening tabungan, deposito, hingga transaksi keuangan atas nama sejumlah pihak, termasuk Anwar Sadad dan RA Wachid Ruslan, menjadi materi pendalaman Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan perkara dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur periode 2019–2022.
Persidangan tersebut merupakan perkara yang menjerat empat terdakwa, yakni Moch. Mahrus alias M. Mahrus Ali, M. Fathullah, Achmad Yahya, dan RA Wahid Ruslan.
Dokumen tersebut ditanyakan kepada Abdul Majid Umar, Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT UGT Nusantara, yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.
Selain Anwar Sadad dan RA Wachid Ruslan, jaksa juga menanyakan dokumen simpan pinjam, tabungan, deposito, serta paket debet atas nama Hasan Salim Assegaf, Muammar Hadafi, Achmad Yahya, dan M. Fathullah.
Namun, Abdul Majid Umar mengaku tidak mengetahui secara terperinci keberadaan dokumen maupun transaksi keuangan atas nama sejumlah pihak tersebut.
"Dokumen-dokumen yang dimaksud itu yang mengetahui adalah Farhan, ketika itu menjabat sebagai Kepala Cabang KSPPS BMT UGT Nusantara," kata Abdul Majid Umar di persidangan.
Karena saksi berulang kali menjawab tidak tahu, Jaksa KPK kemudian membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Abdul Majid Umar untuk mengonfirmasi sejumlah transaksi yang tercatat dalam dokumen koperasi.
Dari BAP tersebut, terungkap adanya setoran tunai sebesar Rp1,664 miliar ke rekening atas nama Hasan Salim Assegaf pada 1 Maret 2020.
Transaksi itu tercatat dalam dokumen laporan buku tabungan rekening KSPPS BMT UGT Nusantara nomor 101.11.xxx atas nama Hasan Salim Assegaf.
Selain itu, jaksa juga mengungkap pemindahan dana sebesar Rp2,206 miliar dari rekening atas nama RA Wachid Ruslan ke rekening Bank BCA atas nama Kusnadi pada 9 Desember 2021.
Transaksi tersebut tercantum dalam BAP poin 11 yang dibacakan Jaksa KPK di hadapan majelis hakim.
Ketika diminta menjelaskan transaksi pemindahan dana tersebut, Abdul Majid Umar kembali mengaku tidak mengetahui secara detail.
Menurut dia, karyawan koperasi yang lebih memahami aktivitas transaksi keuangan tersebut.
Tidak hanya menelusuri dokumen rekening, Jaksa KPK juga mendalami sistem pengawasan transaksi di KSPPS BMT UGT Nusantara, terutama penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Anti Pencucian Uang (APU).
Abdul Majid Umar menerangkan bahwa penerapan prinsip KYC baru diberlakukan pada 2022. Ketentuan tersebut mewajibkan anggota yang melakukan penyetoran di atas Rp100 juta mencantumkan sumber dana.
"Identitas penyetoran uang itu ada tapi di akhir, setelah muncul peraturan berkaitan dengan Anti Pencucian Uang (APU)," tutur Abdul Majid Umar.
Dia menjelaskan, sebelum adanya sosialisasi mengenai ketentuan APU, koperasi belum menerapkan pembatasan penyetoran dalam jumlah besar.
Sementara itu, dalam persidangan Abdul Majid Umar juga menerangkan bahwa RA Wachid Ruslan pernah menjabat sebagai Kepala Cabang KSPPS BMT UGT Nusantara di Klampis, Bangkalan.
Pada 2019, RA Wachid Ruslan menduduki jabatan General Manager (GM) di kantor pusat KSPPS BMT UGT Nusantara di Sidogiri, Pasuruan. Selanjutnya, pada 2022, dia menjabat sebagai Wakil Ketua II.
Ketidaktahuan Abdul Majid Umar mengenai sejumlah dokumen dan transaksi keuangan tersebut membuat majelis hakim meminta Jaksa KPK menghadirkan Farhan untuk memberikan keterangan langsung di persidangan.
Sebab, menurut Abdul Majid Umar, Farhan merupakan pihak yang mengetahui secara terperinci dokumen dan aktivitas transaksi keuangan koperasi.
Di hadapan majelis hakim, Abdul Majid Umar menyatakan seluruh dokumen operasional KSPPS BMT UGT Nusantara, termasuk transaksi keuangan, telah diserahkan kepada penyidik KPK saat proses penyidikan berlangsung.
Editor : Redaksi
