SURABAYA (Realita) – Sejumlah transaksi keuangan bernilai miliaran rupiah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT UGT Nusantara terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur periode 2019–2022.
Fakta tersebut terungkap setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Abdul Majid Umar, Ketua Pengurus KSPPS BMT UGT Nusantara, yang dihadirkan sebagai saksi.
Baca juga: Beralasan Rapat Paripurna DPR RI, Anwar Sadad Absen Jadi Saksi Kasus Dana Hibah Pokir Jatim
Dalam dokumen yang dibacakan jaksa, tercatat setoran tunai sebesar Rp1,664 miliar ke rekening atas nama Hasan Salim Assegaf pada 1 Maret 2020.
Selain itu, rekening atas nama RA Wachid Ruslan juga tercatat pernah memindahkan dana sebesar Rp2,206 miliar ke rekening Bank BCA atas nama Kusnadi pada 9 Desember 2021.
Kedua transaksi tersebut terungkap ketika Abdul Majid Umar beberapa kali mengaku tidak mengetahui secara detail aktivitas transaksi keuangan di koperasi yang dipimpinnya.
Saat ditanya mengenai dokumen tabungan, deposito, hingga aliran dana yang masuk dan keluar dari koperasi, Abdul Majid Umar justru menyebut pihak yang lebih mengetahui adalah Farhan, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Cabang KSPPS BMT UGT Nusantara.
"Dokumen-dokumen yang dimaksud itu yang mengetahui adalah Farhan, ketika itu menjabat sebagai Kepala Cabang KSPPS BMT UGT Nusantara," kata Abdul Majid Umar di persidangan.
Jaksa KPK kemudian membacakan BAP untuk mengonfirmasi keterangan saksi terkait transaksi yang tercatat dalam dokumen laporan buku tabungan koperasi.
Dalam BAP poin 10, disebutkan berdasarkan dokumen laporan buku tabungan rekening KSPPS BMT UGT Nusantara nomor 101.11.xxx atas nama Hasan Salim Assegaf, terdapat transaksi setoran tunai dan penerimaan dana masuk dengan nilai di atas Rp50 juta.
Salah satu transaksi yang tercatat adalah setoran tunai sebesar Rp1,664 miliar pada 1 Maret 2020.
Sementara dalam BAP poin 11, tercantum transaksi pemindahan dana dari rekening atas nama RA Wachid Ruslan sebesar Rp2,206 miliar ke rekening BCA atas nama Kusnadi pada 9 Desember 2021.
Ketika dikonfirmasi mengenai transaksi tersebut, Abdul Majid Umar kembali menyatakan tidak mengetahui secara terperinci.
Menurut dia, karyawan koperasi yang lebih memahami aktivitas transaksi keuangan tersebut.
Baca juga: Pasang CCTV Tersembunyi di Toilet FK Unair, Ilham Dharmawan Dituntut 17 Bulan Penjara
Dalam persidangan, Abdul Majid Umar juga menjelaskan bahwa KSPPS BMT UGT Nusantara merupakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang diperuntukkan bagi anggota terdaftar.
Koperasi tersebut menjalankan kegiatan penghimpunan simpanan anggota serta penyaluran pembiayaan untuk membantu permodalan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Selain itu, KSPPS BMT UGT Nusantara juga melakukan pemberdayaan ekonomi anggota dan masyarakat," ujar Abdul Majid Umar.
Terkait sistem pengawasan transaksi, Abdul Majid Umar mengakui penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) baru diberlakukan pada 2022.
Berdasarkan BAP yang dibacakan jaksa, anggota yang melakukan penyetoran uang di atas Rp100 juta diwajibkan mencantumkan sumber dana.
"Identitas penyetoran uang itu ada tapi di akhir, setelah muncul peraturan berkaitan dengan Anti Pencucian Uang (APU)," tutur Abdul Majid Umar.
Dia menjelaskan, sebelum aturan tersebut diberlakukan, belum ada pembatasan penyetoran dalam jumlah besar di koperasi. Pembatasan mulai diterapkan setelah pihak koperasi mendapatkan sosialisasi mengenai ketentuan APU.
Baca juga: Gelapkan Dana Perusahaan Rp319,5 Juta, Ronaldy Leo Dituntut 2 Tahun 9 Bulan Penjara
Abdul Majid Umar juga mengaku tidak mengetahui secara detail dokumen simpan pinjam, tabungan, deposito, hingga paket debet atas nama sejumlah pihak yang disebut dalam persidangan.
Nama-nama tersebut di antaranya Anwar Sadad, Hasan Salim Assegaf, Muammar Hadafi, RA Wachid Ruslan, Achmad Yahya, dan M. Fathullah.
Kondisi tersebut membuat majelis hakim meminta Jaksa KPK menghadirkan Farhan untuk memberikan keterangan di persidangan. Sebab, Abdul Majid Umar berkali-kali menjawab tidak mengetahui hal-hal teknis mengenai pengelolaan dan transaksi keuangan koperasi.
Selain Abdul Majid Umar, Jaksa KPK juga menghadirkan Kris Susmantoro, mantan Direktur Utama PT Gasindo Sarana Jaya periode 2020–2023, sebagai saksi dalam persidangan perkara tersebut.
Dalam perkara ini, KPK mendalami dugaan penyimpangan penyaluran dana hibah Pokir DPRD Jawa Timur yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019 hingga 2022.
Di akhir keterangannya, Abdul Majid Umar menyatakan seluruh dokumen operasional koperasi, termasuk dokumen transaksi keuangan, telah diserahkan kepada penyidik KPK saat proses penyidikan berlangsung.
Editor : Redaksi