Judol dan Pinjol Makin Meresahkan, Jiddan Ingatkan Warga Lamongan Perkuat Literasi Keuangan

Advertorial

LAMONGAN (Realita) – Ancaman judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal kian mengkhawatirkan. Praktik yang semula identik dengan kelompok masyarakat tertentu itu kini merambah berbagai kalangan, mulai pekerja, pelaku usaha, aparatur sipil negara (ASN), hingga kalangan profesional.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai NasDem, Thoriq Majiddanor atau Jiddan. Dia mengajak masyarakat Kabupaten Lamongan meningkatkan literasi keuangan agar tidak mudah terjebak praktik pinjaman ilegal, judi online, maupun investasi bodong.

Ajakan itu disampaikan Jiddan dalam kegiatan sosialisasi literasi dan inklusi keuangan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Lamongan, Jumat (13/11/2026). Kegiatan tersebut menggandeng sejumlah pihak perbankan dan diikuti puluhan peserta dari organisasi masyarakat serta perwakilan mahasiswa sejumlah perguruan tinggi di Lamongan.

Dalam pemaparannya, Jiddan menyoroti perkembangan judol dan pinjaman daring yang semakin masif dalam dua hingga tiga tahun terakhir. Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar mengancam kondisi keuangan rumah tangga, tetapi juga mulai berdampak pada kualitas kredit di sektor jasa keuangan.

Dia menyebut sekitar 45 juta masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang telah terjerat pinjaman online. Persoalan ini menunjukkan bahwa praktik pinjaman daring tidak lagi hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.

"Persoalan ini tidak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga pekerja, pelaku usaha, ASN, hingga kalangan profesional," ujar Jiddan.

Dia menjelaskan, pertumbuhan kredit yang tidak diimbangi kualitas pembiayaan berpotensi meningkatkan kredit bermasalah atau macet. Dampaknya, masyarakat yang memiliki catatan kredit buruk dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bisa mengalami kesulitan ketika mengajukan pembiayaan lain, seperti kredit rumah maupun kendaraan bermotor.

Karena itu, Jiddan menilai penguatan literasi keuangan harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu memahami risiko, bunga pinjaman, serta legalitas lembaga keuangan sebelum memutuskan menggunakan layanan pembiayaan.

Selain judol dan pinjol ilegal, dia juga mengingatkan maraknya tawaran investasi dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Bahkan, praktik investasi bodong juga menjadi persoalan yang perlu diwaspadai masyarakat di wilayah Lamongan dan Gresik.

Jiddan menegaskan, masyarakat jangan sampai mengambil keputusan keuangan hanya karena tergiur kemudahan memperoleh uang atau keuntungan instan. Pemerintah dan lembaga jasa keuangan, menurutnya, juga perlu terus menghadirkan edukasi serta alternatif pembiayaan yang aman dan terjangkau.

"Harapan kami, melalui kegiatan ini masyarakat semakin memahami cara mengakses layanan keuangan yang aman. Berbagai persoalan yang ditemukan di daerah juga akan menjadi bahan untuk disampaikan di tingkat pusat," katanya.

Sementara itu, Asisten Direktur Kelembagaan OJK Pusat, Lydia Fabiola Manurung, menjelaskan sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbedaan layanan pinjaman daring legal dan ilegal, sekaligus mengenalkan alternatif pembiayaan yang lebih aman.

Dia menegaskan, layanan pinjaman daring yang legal atau dikenal dengan istilah pindar merupakan penyelenggara yang telah memiliki izin dan berada di bawah pengawasan OJK.

Menurut Lydia, masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, baik untuk kebutuhan mendesak maupun pengembangan usaha, dapat mempertimbangkan layanan pindar berizin atau produk pembiayaan perbankan.

"Selain pindar yang berizin OJK, masyarakat juga bisa memanfaatkan alternatif pembiayaan perbankan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun produk kredit usaha lainnya," jelasnya.

Namun, dia mengingatkan masyarakat agar tidak hanya tergiur proses pencairan pinjaman yang cepat. Besaran bunga, biaya tambahan, kemampuan membayar, serta legalitas penyelenggara harus menjadi pertimbangan utama.

"Jangan mudah tergiur dengan proses persetujuan yang instan, tetapi ternyata bunganya sangat tinggi. Lebih baik melalui proses yang membutuhkan pengecekan terlebih dahulu agar ke depannya lebih aman dan tidak memberatkan," tegas Lydia.

Editor : Redaksi

Berita Terbaru

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia

JAKARTA– Kabar duka beredar luas di grup WhatsApp, pengamat politik M. Rizal Fadillah dikabarkan meninggal dunia pada Jumat, 13 November 2026, sekitar pukul 1 …