SURABAYA (Realita)– Kehidupan rumah tangga yang semula diharapkan menjadi tempat berbagi kasih justru disebut berubah menjadi ruang penuh tekanan bagi AM. Perempuan ini mengaku mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tekanan psikologis, hingga pembatasan kebebasan selama menjalani perkawinan dengan seorang pria berinisial DA, yang disebutnya masih bertugas sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.
Pengakuan tersebut bukan sekadar cerita tentang keretakan rumah tangga. AM menggambarkan pengalaman yang menurutnya membuat dirinya kehilangan ruang untuk berkomunikasi, mencari pertolongan, bahkan menyampaikan apa yang dialaminya kepada orang lain.
Baca juga: Dua Mahasiswa Terdakwa Pengeroyokan di HW Superhouse Berdalih Bela Diri
Persoalan itu kini dibawa AM melalui pengaduan ke Media Center Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI. Dalam pengaduannya, ia mengungkap rangkaian peristiwa yang diklaim terjadi sepanjang kehidupan rumah tangganya bersama DA.
AM menuturkan, perkenalannya dengan DA bermula dari perjodohan yang dilakukan oleh paman pria tersebut. Pada awal pendekatan, DA disebut tampil sebagai sosok yang baik dan santun. Kesan itu membuat AM bersedia melanjutkan hubungan hingga ke jenjang perkawinan.
Namun, menurut pengakuannya, persoalan mulai muncul ketika hubungan mereka semakin dekat. Salah satunya berkaitan dengan status perkawinan DA sebelumnya.
AM mengaku diajak menikah siri ketika proses perceraian DA dengan istri terdahulu belum dinyatakan selesai secara resmi.
“Setelah merasa cukup kenal, dia mengajak saya nikah siri. Padahal, saat itu status perceraiannya dengan mantan istri belum resmi selesai,” ungkap AM.
Tak lama setelah pernikahan siri tersebut, AM mengaku hamil. Namun, kehamilan yang semestinya menjadi bagian dari kebahagiaan keluarga itu justru berjalan di tengah persoalan rumah tangga yang semakin kompleks.
Ia menyebut perubahan sikap DA membuat kondisi psikologisnya terganggu. AM merasa kerap ditempatkan dalam situasi yang membuatnya meragukan ingatan, persepsi, hingga penilaiannya sendiri.
Kondisi tersebut ia duga sebagai bentuk manipulasi psikologis atau gaslighting. Dalam situasi demikian, seseorang dapat dibuat mempertanyakan pengalaman dan keyakinannya sendiri akibat perlakuan pihak lain.
Tekanan yang diceritakan AM, menurut pengakuannya, tidak berhenti pada persoalan psikis. Ia juga mengaku mengalami kekerasan fisik serta pembatasan aktivitas dan komunikasi.
Bahkan, AM menyebut dirinya tidak diperbolehkan memegang telepon genggam. Pembatasan tersebut membuatnya kesulitan menghubungi orang lain, termasuk untuk menceritakan kondisi rumah tangga yang sedang dihadapinya.
“Sangat parah. Saya mengalami tindak KDRT. Ruang gerak saya dikunci total; saya tidak boleh memegang handphone, diisolasi dari dunia luar agar tidak ada yang tahu apa yang saya alami di dalam rumah,” tuturnya.
Di tengah kondisi tersebut, AM juga mengungkap dugaan perselingkuhan yang menurut pengakuannya dilakukan DA. Ia menyebut sejumlah perempuan dari berbagai latar belakang diduga pernah menjalin hubungan dengan suaminya.
Perempuan-perempuan yang disebut AM itu, di antaranya, asisten rumah tangga, pekerja salon, asisten pribadi, hingga perempuan yang disebutnya sebagai perempuan malam.
Baca juga: Kejari Tanjung Perak Terima SPDP Kasus Dugaan Pengaduan dan Surat Palsu Go Bozze Gozali
“Perselingkuhannya tidak ada habisnya. Dia berselingkuh dengan berbagai cara dan kedok,” ujarnya.
Rangkaian persoalan tersebut diklaim semakin memperberat beban psikologis AM. Terlebih, ia merasa tidak memiliki keleluasaan untuk mencari bantuan maupun menceritakan persoalan yang dialaminya kepada lingkungan luar.
Kini, pengaduan AM turut menyeret perhatian pada status DA sebagai aparat penegak hukum. Sebab, pria yang disebut dalam pengaduan tersebut dikabarkan masih bertugas di lingkungan Kejari Surabaya.
Saat dikonfirmasi mengenai status kedinasan DA, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Surabaya, Ida Bagus, membenarkan bahwa yang bersangkutan masih bertugas di institusi tersebut.
Namun, ketika ditanya mengenai dugaan KDRT dan persoalan rumah tangga yang disampaikan AM, Ida Bagus menyebut hal itu sebagai urusan pribadi.
“Itu masalah pribadi,” tegasnya melalui sambungan telepon, Sabtu (14/11/2026).
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Tri Anggoro Mukti, memberikan respons terkait persoalan yang mulai menjadi perhatian publik tersebut. Saat dikonfirmasi, ia menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial.
“Senin akan kita tindak lanjuti terkait yang merebak di media sosial,” ujarnya.
Tri Anggoro Mukti juga menyinggung kemungkinan pengalihan penanganan perkara yang berkaitan dengan DA kepada jaksa lain. Langkah tersebut, menurutnya, dimaksudkan untuk menjaga objektivitas.
“Enggak ngerti juga. Sidang lanjutan akan kita serahkan ke jaksa lain biar objektif penanganan perkaranya. Karena yang diangkat isu masalah pribadi, kan,” katanya.
Pernyataan Kajari tersebut menjadi respons awal institusi Kejari Surabaya atas persoalan yang menyeret nama salah satu jaksa aktifnya. Meski demikian, tindak lanjut yang dijanjikan pada Senin mendatang masih perlu ditunggu untuk mengetahui langkah konkret yang akan diambil.
Melalui pengaduan ke Media Center Rieke Diah Pitaloka, AM berharap pengalaman yang disampaikannya tidak berhenti sebagai cerita persoalan rumah tangga. Ia menginginkan adanya perhatian dan tindak lanjut dari lembaga yang memiliki kewenangan untuk menelusuri dugaan kekerasan tersebut.
Media Center Rieke Diah Pitaloka sendiri menyatakan mengecam segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik fisik maupun psikis, serta tindakan yang merendahkan martabat manusia.
Pengaduan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi penelusuran lebih lanjut. Sebab, di balik persoalan rumah tangga yang disebut sebagai urusan pribadi, terdapat dugaan kekerasan terhadap perempuan yang tetap membutuhkan perhatian dan penanganan sesuai ketentuan hukum.
Editor : Redaksi