BUKITTINGGI — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mendorong pondok pesantren tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan dan dakwah Islam, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi syariah berbasis masyarakat. Untuk mewujudkannya, pesantren perlu didukung digitalisasi pengelolaan keuangan dan akses layanan perbankan syariah.
Hal tersebut disampaikan Mahyeldi saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka Sosialisasi Digitalisasi dan Layanan Perbankan Syariah bagi Pondok Pesantren se-Sumatera Barat di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Mahyeldi, penguatan ekonomi syariah melalui pesantren sejalan dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar.
“Pesantren jangan hanya menjadi lembaga pendidikan dan dakwah Islam. Pesantren juga punya potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah berbasis masyarakat,” kata Mahyeldi.
Ia menyebutkan, Sumbar memiliki 308 pondok pesantren yang tersebar di berbagai daerah. Potensi tersebut perlu diperkuat melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Nagari, agar pengelolaan keuangan pesantren semakin modern, transparan, dan produktif.
Mahyeldi juga menyoroti pentingnya meningkatkan inklusi keuangan syariah. Berdasarkan survei OJK tahun 2022, tingkat literasi keuangan syariah Sumbar mencapai 55,62 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional 43,07 persen. Namun, tingkat inklusinya atau pemanfaatannya baru 12,62 persen, masih di bawah angka nasional 13,24 persen.
“Artinya, pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah sudah cukup baik, tetapi pemanfaatan layanannya masih perlu ditingkatkan. Karena itu, masyarakat tidak hanya perlu memahami, tetapi juga menggunakan produk dan layanan keuangan syariah dalam kehidupan sehari-harinya,” ujarnya.
Baca juga: Mahyeldi Lepas Ekspor Produk Unggulan Sumbar ke Malaysia
Ia berharap Bank Nagari turut mendukung pengembangan ekosistem ekonomi pesantren, termasuk digitalisasi transaksi, pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Selain itu, santri perlu dibekali kompetensi keuangan dan ekonomi syariah agar mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.
Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra mengatakan, pesantren memiliki ekosistem ekonomi yang luas, mulai dari yayasan, koperasi, badan wakaf, hingga berbagai unit usaha produktif. Karena itu, Bank Nagari siap menyediakan layanan perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pesantren.
“Bank Nagari siap mengembangkan sistem dan aplikasi sesuai kebutuhan pesantren,” ungkap Gusti Candra.
Baca juga: Gubernur Mahyeldi: Gambir Sumbar Harus Naik Kelas, Tidak Lagi Hanya Dijual sebagai Bahan Mentah
Layanan yang ditawarkan antara lain transaksi nontunai (cashless), integrasi kartu santri, pembayaran gaji tenaga pengajar, transaksi unit usaha pesantren, serta pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara digital.
Sementara itu Wakil Walikota Bukittinggi, Ibnu Asis menegaskan digitalisasi bukan sekadar mengubah transaksi tunai menjadi elektronik, tetapi juga harus mampu meningkatkan efisiensi, memperluas akses layanan, serta memperkuat tata kelola dan kemandirian ekonomi pesantren.
Melalui kolaborasi pemerintah daerah, Bank Nagari, dan pondok pesantren, Mahyeldi berharap digitalisasi layanan keuangan syariah dapat semakin memperkuat kemandirian ekonomi pesantren sekaligus memberikan manfaat nyata bagi santri dan masyarakat. (*)
Editor : Redaksi