JAKARTA (Realita)– Kasus dugaan pelanggaran merek kosmetik Wajhul Arush diduga sarat rekayasa. Pedagang berinisial RIF terus diproses hukum, meski pengaduannya diduga sudah kedaluwarsa dan penanganannya dipenuhi pelanggaran prosedur.
Kuasa hukum RIF, Cliff Fabian Maliangkay, S.H., M.H., mendesak Karo Wassidik Mabes Polri segera menggelar Perkara Khusus untuk membongkar dugaan penyimpangan tersebut.
Baca juga: Salsa Cosmetic Tarik Produk Terkait Dugaan Pelanggaran Bahan oleh Pabrik di China
"Kami minta proses hukum ini dibuka secara transparan dan akuntabel. Jangan ada yang ditutup-tutupi," tegas Cliff kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Pedagang Lama, Pengklaim Baru
Kasus ini bermula dari laporan AM yang mengklaim sebagai pemegang merek Wajhul Arush di Indonesia. AM melaporkan sejumlah pedagang, termasuk RIF, atas dugaan pelanggaran merek.
Namun klaim itu bertolak belakang dengan fakta. Para pedagang tersebut sudah lebih dulu menjual produk itu, jauh sebelum AM muncul mengklaim merek.
RIF disebut sudah menjual kosmetik Wajhul Arush bersama HAM dan NAJ — yang tak lain keponakan pelapor sendiri — sebelum AM mengklaim kepemilikan merek.
Padahal Wajhul Arush bukan produk baru. Kosmetik tradisional asal Tarim, Hadramaut, Yaman itu telah lama dikenal luas dan diproduksi secara massal oleh masyarakat setempat.
Lapor Telat Setahun, Perkara Sudah Kedaluwarsa
Kejanggalan paling fatal terletak pada tenggang waktu pengaduan.
Perkara merek merupakan delik aduan, sebagaimana diatur Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Dalam delik aduan, pengaduan hanya sah jika diajukan dalam enam bulan sejak pengadu mengetahui adanya tindak pidana. Ketentuan itu diatur Pasal 74 ayat (1) KUHP lama dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
"AM sudah mengetahui dugaan penjualan kosmetik merek Wajhul Arush itu sejak September 2025. Tapi laporan polisi baru dibuat September 2026," ungkap Cliff.
Selisih waktu lebih dari satu tahun itu, menurut Cliff, jelas melampaui batas yang ditentukan undang-undang.
"Karena itu perkara ini sudah kedaluwarsa dan tidak memenuhi syarat pengaduan sebagai dasar pemrosesan tindak pidana delik aduan. Perkara ini harus dihentikan," tegasnya.
Digerebek Tanpa Surat, Diperiksa di Kafe
Baca juga: BPOM Cabut Izin Edar 16 Produk Kosmetik Menyerupai Obat Dengan Jarum
Kejanggalan kedua lebih serius karena menyangkut prosedur penegakan hukum.
Cliff menyebut penggeledahan yang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri di tempat usaha RIF dilakukan tanpa surat perintah maupun surat izin penggeledahan.
Ironisnya, RIF sebagai pemilik tempat usaha justru dibawa ke sebuah kafe untuk dimintai keterangan.
"Ini menimbulkan pertanyaan serius soal dasar kewenangan dan prosedur. Penggeledahan adalah tindakan hukum yang syarat dan tata caranya diatur dalam KUHAP," kata Cliff.
Ia menegaskan, setiap warga negara berhak diperlakukan sama di hadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib bersikap netral dan profesional.
Hal itu, kata dia, sejalan dengan amanat Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bahwa "Polisi Bersama Masyarakat", yang harus melayani, mengayomi, dan melindungi dengan integritas.
Administrasi Perkara Berubah-ubah
Kejanggalan ketiga menyangkut dasar administrasi penanganan perkara yang tidak konsisten.
Baca juga: Kosmetik yang Picu Kanker Masih Beredar di Mana-Mana, Begini Cirinya!
Awalnya, petugas Dittipidter mendatangi tempat usaha RIF berdasarkan Laporan Informasi (LI) Nomor: LI/279/IX/RES.5.1/2026/Tipidter tanggal 28 September 2026.
Namun pada 21 Oktober 2026, RIF dimintai keterangan berdasarkan Laporan Polisi (LP) yang dibuat AM. Sementara Laporan Informasi yang sebelumnya dipakai untuk penggeledahan telah dibantah oleh Dittipidter.
"Kalau berdasarkan LP, justru menunjukkan adanya dasar administrasi penanganan perkara yang berbeda. Seharusnya proses ini jelas, berdasarkan Laporan Informasi atau Laporan Polisi?" tanya Cliff.
Desak Propam Turun Tangan
Atas rangkaian kejanggalan itu, Cliff menduga telah terjadi pelanggaran profesionalitas dan kode etik profesi. Mulai dari penggeledahan tanpa prosedur, pemeriksaan di kafe, hingga ketidakjelasan keberadaan dan perubahan Laporan Informasi.
Untuk itu, ia meminta Gelar Perkara Khusus tidak hanya menilai substansi laporan pidana, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban petugas yang melakukan tindakan dalam proses penyelidikan.
"Apabila dalam Gelar Perkara Khusus terbukti ada pelanggaran, maka harus dilakukan pemeriksaan melalui fungsi Propam dan dijatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dan apabila terbukti Laporan Polisi telah kedaluwarsa, kami juga meminta agar perkara dihentikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku," pungkas Cliff.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dittipidter Bareskrim Polri belum memberikan keterangan resmi terkait desakan Gelar Perkara Khusus tersebut.a1
Editor : Redaksi