PONOROGO (Realita)-Gelombang penolakan terhadap proyek panas bumi atau geotermal di Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, terus mendapat perhatian. Sejumlah mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan aktivis lingkungan menyuarakan kekhawatiran terhadap potensi kerusakan lingkungan, ancaman longsor, hingga kemungkinan berkurangnya debit air Telaga Ngebel akibat aktivitas eksplorasi.
Menanggapi berbagai kekhawatiran tersebut, manajemen PT Bakrie Darmakarya Energi (BDE) memberikan penjelasan mengenai aktivitas eksplorasi yang dilakukan di Desa Gondowido tersebut.
Baca juga: Proyek Jalan Selur-Wonodadi Ponorogo Baru 15 Persen, Kontraktor Terancam Di-blacklist!
Perusahaan Bakrie Grop itu mengklaim telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi bencana, memastikan pengambilan air tidak mengganggu Telaga Ngebel, serta menyediakan mekanisme penanganan keluhan masyarakat.
Hal ini diungkapkan, Manajer PR dan Community Development PT Bakrie Darmakarya Energi, Lisnaini. Ia mengatakan kawasan eksplorasi memang berada di zona rawan longsor. Namun, menurut dia, kondisi tersebut sudah menjadi perhatian perusahaan sebelum aktivitas konstruksi dimulai. BDE mengaku melibatkan pihak ketiga untuk melakukan survei dan pemetaan potensi longsor. Hasil pemetaan itu kemudian diterapkan dalam pekerjaan sipil di lokasi proyek.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat tebing melalui penataan kemiringan lereng (sloping) dan pemasangan perkuatan. Perusahaan juga mengklaim meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan dan drainase untuk mengantisipasi aliran air hujan yang berpotensi memicu longsor.
“Jadi semua pekerjaan yang ada di sini itu sifatnya sama dengan atau upgrade. Makanya kita bilang bahwa ini upgrade,” kata Lisnaini, Selasa (17/11/2026).
Lisnaini menyebut peningkatan infrastruktur tersebut mencakup jalur sepanjang 875 meter, mulai dari Puskesmas Pembantu (Pustu) Gondowido hingga lokasi proyek. Perusahaan berencana memasang plengsengan untuk memperkuat sisi jalan, memperlebar drainase, serta membangun saluran terbuka agar aliran air hujan tidak menggerus lereng. Lebar akses jalan yang sebelumnya sekitar 2,5 meter ditingkatkan menjadi 5 meter, dengan badan jalan 3 meter dan bahu jalan masing-masing 50 sentimeter.
Selain perkuatan konstruksi, perusahaan juga menanam rumput vetiver di sejumlah sisi tebing. Tanaman tersebut dipilih karena sistem perakarannya dinilai mampu mengikat tanah sehingga lebih stabil.
“Akar rumput vetiver itu sangat mengikat sekali untuk tanah itu menjadi sifatnya lebih stabil,” ungkapnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian masyarakat dan aktivis adalah potensi penurunan debit air Telaga Ngebel. Menanggapi hal tersebut, Lisnaini menegaskan BDE tidak mengambil air langsung dari telaga. Perusahaan mengaku hanya memanfaatkan air limpasan yang disebut tidak akan masuk ke Telaga Ngebel. Pengambilan air tersebut juga dibatasi maksimal 30 liter per detik dan berada dalam pengawasan Perum Jasa Tirta (PJT) sebagai instansi yang mengelola operasional Telaga Ngebel.
“ Kegiatan kami di sini dalam pengambilan airnya tidak mempengaruhi debit yang ada di Telaga Ngebel,” katanya.
Terkait keluhan masyarakat selama kegiatan konstruksi, Lisnaini mengakui aktivitas proyek menimbulkan dampak yang dirasakan warga, terutama debu dan kebisingan peralatan. BDE mengklaim telah membuka meja pengaduan untuk menampung laporan masyarakat. Selama tiga bulan terakhir kegiatan konstruksi, perusahaan menyebut telah melakukan penyiraman jalan sebanyak delapan kali. Selain itu, enam kali mendatangkan mobil pemadam kebakaran untuk menyemprot area yang berdebu tebal, dilanjutkan pembersihan secara manual.
BDE juga mengakui telah menyalurkan kompensasi kepada warga dalam beberapa tahap, terutama berkaitan dengan dampak debu dan kebisingan. Namun, Lisnaini tidak bersedia merinci nominal kompensasi yang diberikan.
“ Perusahaan, juga berupaya memberikan manfaat melalui perbaikan pipa air serta keterlibatan dalam kegiatan masyarakat, seperti Grebeg Suro dan perayaan HUT Kemerdekaan RI,” akunya.
Untuk rencana teknis eksplorasi, Lestiani menyebut, BDE saat ini menyiapkan dua sumur pengeboran di Desa Gondowido. Kedua titik tersebut berada berdekatan. Pengeboran direncanakan berlangsung mulai awal November 2026 hingga Januari 2027.
“ Masing-masing sumur membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 45 hari, dengan jeda sekitar satu minggu sebelum peralatan dipindahkan ke titik pengeboran berikutnya,” ujarnya.
Lisnaini menjelaskan, kedua sumur tersebut ditargetkan mencapai kedalaman sekitar 2.000 meter. Secara teknis, eksplorasi panas bumi membutuhkan temperatur sekitar 200 hingga 250 derajat Celsius. Dia juga menyebut kawasan tersebut pernah menjadi lokasi penelitian panas bumi oleh Pertamina melalui pengeboran slimhole atau sumur berdiameter kecil pada 1992, di sekitar Rumah Asmoyo.
“ Saat itu Pertamina telah memperoleh hasil pengukuran, tetapi pengembangan menghadapi kendala infrastruktur dan akses menuju kawasan perbukitan,” jelasnya.
Meski demikian, BDE belum bisa memastikan berapa lama sumur yang dibor nantinya dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Kepastian tersebut baru diketahui setelah pengeboran mencapai kedalaman target, dilanjutkan proses well completion atau penyelesaian dan evaluasi sumur.
“ Tahapan observasi dan evaluasi itu diperkirakan membutuhkan waktu hingga sekitar satu tahun. Dengan demikian, hasil eksplorasi akan menentukan apakah sumur tersebut layak dikembangkan lebih lanjut,” tambahnya.
Baca juga: Kasus Pembongkaran Kantor Desa Serag Pulung, Kades : Dibangun Multijyears, Tahun ini Rp110 Juta
Mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, Lisnaini menjelaskan program tersebut telah disusun, tetapi pelaksanaannya memiliki tahapan sesuai status kegiatan proyek. Dia menyebut pada masa eksplorasi yang direncanakan berlangsung selama lima tahun, perusahaan belum memiliki kewajiban CSR sebagaimana pada tahap eksploitasi ketika proyek telah menghasilkan pendapatan.
“ Meski begitu, BDE mengaku telah menyiapkan sejumlah program pemberdayaan masyarakat dan edukasi, terutama berkaitan dengan persoalan air yang menjadi perhatian warga,” katanya.
Dari sisi perizinan, Lisnaini menyebut wilayah kerja panas bumi BDE mencakup sekitar 32.000 hektare di kawasan Madiun dan Ponorogo. Izin wilayah kerja tersebut merupakan satu kesatuan dengan masa berlaku 35 tahun untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Namun, untuk lokasi pengeboran, perusahaan harus mengantongi persetujuan tersendiri. Salah satunya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk lahan seluas sekitar 10 hektare yang menurut Lisnaini telah terbit pada 2023. Perusahaan juga menyebut telah mengurus izin pemanfaatan air melalui BBWS.
Lisnaini mengatakan apabila ke depan dilakukan pengeboran sumur ketiga dan keempat di desa lain, perusahaan harus kembali mengurus persetujuan lokasi sesuai ketentuan.
“ Izin wilayah kerja panas bumi tidak serta-merta menjadi izin untuk melakukan pengeboran di seluruh titik kawasan tersebut,” bebernya.
Penjelasan PT Bakrie Darmakarya Energi tersebut menjadi respons perusahaan atas kekhawatiran yang disuarakan mahasiswa dan aktivis lingkungan. znl
Editor : Redaksi