Digerebek Warga namun Akhirnya Berujung Damai

Suami Kerja Shift Malam, Oknum  Guru TK di Lamongan Diduga Kencan dengan Penjual Bakso di Rumah

Reporter : M. Yusuf Al Ghoni
Penggerebekan yang akhirnya tersebar viral. Foto: SC Video Viral

LAMONGAN (Realita)– Penggerebekan seorang oknum guru Taman Kanak-Kanak (TK) berinisial SR bersama pria penjual bakso berinisial Kho (35) di Dusun Balungtorong, Desa Balongwangi, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, menyisakan sejumlah tanda tanya.

Meski dugaan perzinaan tersebut berakhir damai hanya sekitar delapan jam setelah penggerebekan, perbedaan keterangan antara warga, pihak sekolah, dan Dinas Pendidikan justru memunculkan pertanyaan baru.

Baca juga: Istri Diduga Selingkuh, Pria di Ponorogo Ini Robohkan Rumah dengan Ekskavator

Peristiwa yang terjadi pada Kamis dini hari (12/11/2026) sekitar pukul 01.00 WIB itu bermula dari kecurigaan warga terhadap aktivitas di rumah SR. Kecurigaan muncul lantaran suami SR diketahui sedang bekerja shift malam.

Saat warga mendatangi rumah tersebut, Kho diketahui berada di dalam kediaman SR. Situasi sempat memanas hingga warga mengamankan pria tersebut ke rumah Kepala Dusun (Kasun) setempat untuk menghindari aksi main hakim sendiri.

Tak lama kemudian, anggota Polsek Tikung mengevakuasi Kho ke Mapolsek untuk penanganan lebih lanjut.

Persoalan tidak berhenti di situ. Warga setempat juga menjatuhkan sanksi sosial berupa larangan berjualan kepada Kho di wilayah Desa Balongwangi selama tiga bulan.

Namun, proses penyelesaian persoalan tersebut berlangsung relatif singkat. Sekitar pukul 09.00 WIB pada hari yang sama, atau berselang sekitar delapan jam dari penggerebekan, pihak-pihak terkait disebut sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan di Mapolsek Tikung dan mencabut pengaduan.

Di tengah beredarnya video penggerebekan yang viral di media sosial, pihak sekolah tempat SR mengajar akhirnya memberikan tanggapan. Sekolah menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan persoalan pribadi dan tidak berkaitan dengan aktivitas lembaga pendidikan.

"Mohon maaf sebelumnya, kami selaku pihak sekolah tidak merasa ada masalah apa pun di sekolah dan keadaan di sekolah juga baik-baik saja. Berdasarkan penjelasan yang kami terima kemarin, memang masalah ini sudah diselesaikan di kepolisian dan hanya salah paham," ujar perwakilan pihak sekolah saat dikonfirmasi.

Pihak sekolah juga mengaku tidak mengetahui secara detail kronologi kejadian dan meminta agar persoalan tersebut dikonfirmasi langsung kepada keluarga maupun pihak kepolisian.

"Untuk lebih detailnya bisa ditanyakan langsung kepada keluarga atau Polsek karena itu di luar sekolah, jadi kami tidak tahu persis detailnya seperti apa. Karena masalah ini di luar sekolah nggih, dan terkait nama lembaga yang dicantumkan itu sudah kami komunikasikan dengan yang bersangkutan. Jadi kembali saya serahkan saja kepada yang bersangkutan karena memang dari awal ini masalah pribadi, tidak ada sangkut paut di lembaga," tegasnya.

Baca juga: Diselingkuhi Istri, Na Daehoon Kuat demi 3 Anaknya

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan terkait status kepegawaian SR, apakah berstatus ASN, tenaga honorer, atau guru tetap yayasan, belum mendapatkan jawaban yang jelas.

Wartawan juga berupaya meminta penjelasan mengenai kemungkinan adanya evaluasi terhadap aspek etika profesi pendidik, serta langkah antisipasi apabila polemik tersebut berdampak terhadap lingkungan sekolah, wali murid, maupun peserta didik.

Namun, Kepala Bidang PAUD dan PNF Disdik Lamongan, Yulis Rahmawati, justru mengarahkan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan.

"Sebelumnya terima kasih atas konfirmasinya, nuwun sewu. Untuk tanggapan karena saya punya atasan, mungkin lebih pasnya langsung ke Kepala Dinas ya, Mas," tulis Yulis melalui pesan singkat.

Hingga berita ini diturunkan, SR belum memberikan klarifikasi resmi terkait peristiwa yang menyeret namanya tersebut.

Baca juga: Dianggap sebagai Pengganggu, Bocah 3 Tahun Tewas Dianiaya Selingkuhan Ibunya Sendiri di Cilacap

Cepatnya penyelesaian persoalan, klaim salah paham dari pihak sekolah, hingga belum adanya penjelasan substantif dari Dinas Pendidikan menjadi sejumlah hal yang patut mendapat perhatian.

Publik tentu berhak mempertanyakan duduk perkara kejadian tersebut. Jika peristiwa itu hanya salah paham, mengapa warga sampai melakukan penggerebekan pada dini hari? Mengapa Kho harus diamankan dan kemudian dijatuhi sanksi sosial berupa larangan berjualan selama tiga bulan?

Di sisi lain, perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat memang merupakan hak mereka sepanjang dilakukan secara sukarela dan sesuai ketentuan hukum. Namun, penyelesaian secara kekeluargaan tidak serta-merta menghapus kebutuhan akan penjelasan mengenai fakta kejadian, terutama ketika persoalan tersebut telah menjadi perhatian masyarakat.

Kini, transparansi Polsek Tikung mengenai proses penanganan dan dasar penghentian pengaduan menjadi penting untuk menjawab polemik yang berkembang.

Begitu pula Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Publik menunggu penjelasan apakah persoalan tersebut memang sepenuhnya berada di luar ranah kedinasan atau terdapat aspek profesionalitas pendidik yang perlu dievaluasi sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru