JAKARTA- Meski mensahkan RUU Perampasan Aset, DPR RI secara resmi mencoret ketentuan pemiskinan koruptor (atau illicit enrichment).
Keputusan penghapusan aturan penindakan atas peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar ini diambil menjelang pengesahan regulasi tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, (19/11/2026).
Baca juga: Ahmad Dhani Ingatkan Bahaya Politisasi RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan keputusan tidak memasukkan illicit enrichment didasarkan pada perbandingan regulasi di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris.
Baca juga: Peringatan Ahli Hukum: RUU Perampasan Aset Berpotensi Sasar Masyarakat Biasa, Bukan Hanya Koruptor
"Hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan, illicit enrichment, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Inggris juga tidak diterapkan," kata politikus Partai Gerindra itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2027).
Habiburokhman menambahkan, pembahasan juga mempertimbangkan masukan dari berbagai kalangan masyarakat yang berpandangan bahwa pengaturan kekayaan tidak wajar pejabat dalam UU Perampasan Aset berpotensi melanggar HAM.
Baca juga: Draft Final RUU Perampasan Aset! Semua Bisa Kena?
"Mereka menyampaikan illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia," katanya.
Editor : Redaksi