JOMBANG (Realita) – Istilah sumbangan sukarela yang diterapkan SMAN Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menjadi sorotan. Pasalnya, pihak sekolah mengakui adanya penarikan dana rutin sebesar Rp200 ribu setiap bulan kepada wali murid.
Di balik klaim tidak ada paksaan, nominal sumbangan tersebut disebut telah ditentukan melalui rapat bersama pihak sekolah, komite, dan wali murid.
Baca juga: Kasus Dugaan Pungli SMAN Bareng Jombang Disorot, Aktivis Desak Polisi Turun Tangan
Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMAN Bareng, Abdul Gofur, mengakui adanya skema pembiayaan tersebut. Ia beralasan dana itu dibutuhkan untuk menunjang kegiatan siswa yang tidak dapat dibiayai melalui anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Ini kan sudah dirapatkan, sudah disepakati. Yang tidak mampu itu diberikan keringanan. Istilahnya yang tidak mampu itu prasejahtera," ujar Gofur, Jumat (20/11/2026).
Ia mengklaim sekolah telah memberikan pengecualian bagi wali murid dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, terdapat sekitar lima wali murid yang masuk kategori prasejahtera dan diperbolehkan membayar sesuai kemampuan.
"Wali murid yang prasejahtera di sini cuma sedikit, ada lima orang. Nah, itu semampunya, tidak ada paksaan," katanya.
Kebijakan keringanan juga berlaku bagi wali murid yang memiliki anak kembar. Mereka tidak dikenakan pembayaran dua kali meskipun kedua anaknya bersekolah di tempat yang sama.
"Kalau semisal ada anak kembar itu tidak bayar dua, tapi satu saja. Itu sudah diatur di sekolah ini," ungkapnya.
Namun, alasan kesepakatan dalam rapat dan adanya keringanan belum dengan sendirinya menjawab persoalan mengenai mekanisme sumbangan tersebut. Terlebih, nominal Rp200 ribu ditetapkan secara rutin setiap bulan.
Gofur menyebut uang yang terkumpul digunakan untuk membiayai kegiatan sekolah, terutama kebutuhan siswa ketika mengikuti perlombaan di luar daerah.
Ia mencontohkan kegiatan lomba pencak silat di Surabaya. Menurutnya, biaya pendaftaran dapat menggunakan dana BOS, tetapi ongkos transportasi tidak bisa dibiayai melalui anggaran tersebut.
Baca juga: Dugaan Pungli hingga Perundungan Siswa di SMAN Bareng Jombang, Viral
"Sekolahan itu kan butuh biaya supaya sekolah maju. Misalnya, ada lomba silat ke Surabaya. Daftarnya pakai duit BOS. Nah, memanggil sopir elf kan Rp350 ribu. Kalau pakai uang BOS tidak boleh, nah pakai itu," paparnya.
Bahkan, Gofur menilai dukungan pembiayaan dari wali murid diperlukan agar keinginan siswa meraih prestasi bisa terwujud.
"Dan itu permintaan anaknya, kepengin berprestasi. Karena prestasi itu bisa menunjang anak tersebut kuliah jalur undangan. Itu sudah tuntutan, Pak. Tuntutan dari wali murid," tegasnya.
Persoalan lain yang turut mencuat adalah dugaan perundungan terhadap siswa yang orang tuanya disebut tidak mampu memenuhi pembayaran sumbangan.
Gofur membantah tudingan tersebut. Ia menyatakan tidak ada praktik bullying di lingkungan sekolah dan mengklaim para siswa merasa nyaman mengikuti kegiatan belajar.
"Tidak ada bully di sini. Bisa ditanya ke salah satu siswa sini, mereka senang sekolah di sini. Bahkan pulang sekolah mereka tidak langsung pulang, masih menunggu sore," tandasnya.
Sebelumnya, dugaan pungutan di SMAN Bareng Jombang menjadi perhatian setelah akun TikTok Kanjeng Sunan mengunggah video mengenai persoalan tersebut pada Rabu (18/11/2026).
Dalam unggahan itu, disebutkan wali murid dibebani iuran Rp200 ribu setiap bulan. Sementara siswa dari keluarga prasejahtera yang dapat menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) disebut mendapatkan potongan Rp150 ribu.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas antara sumbangan sukarela dan pungutan yang berpotensi mengikat. Sebab, penarikan dengan nominal tertentu secara berkala dapat menimbulkan persepsi kewajiban di kalangan wali murid.
Terlebih, informasi mengenai dugaan tekanan terhadap siswa yang orang tuanya menunggak pembayaran membuat persoalan ini tidak sebatas menyangkut pembiayaan kegiatan sekolah.
Karena itu, mekanisme penetapan nominal, bukti kesepakatan komite, penggunaan dana, serta ada atau tidaknya tekanan terhadap siswa menjadi hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Editor : Redaksi