Kasus Dugaan Pungli SMAN Bareng Jombang Disorot, Aktivis Desak Polisi Turun Tangan

Advertorial

JOMBANG (Realita) - Kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang diduga berujung pada perundungan (bullying) terhadap siswa di SMAN Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. 

Aktivis LSM Pagar Jombang mendesak aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan untuk menyelidiki persoalan tersebut.

Desakan itu disampaikan aktivis LSM Pagar Jombang, Agus Harianto. Ia menilai dugaan praktik pungutan wajib di lingkungan SMA Negeri perlu mendapat perhatian serius, mengingat operasional sekolah negeri telah didukung anggaran pemerintah.

"Operasional SMAN sudah didukung dana BOS dan BPOPP, sehingga yang diperbolehkan hanyalah sumbangan sukarela tanpa paksaan atau patokan nominal," kata Agus, Kamis, 19 November 2026.

Mantan aktivis PMKRI tersebut menjelaskan, terdapat ketentuan yang mengatur larangan pungutan wajib di lingkungan SMA Negeri di Jawa Timur. 

Menurutnya, pihak sekolah maupun komite sekolah tidak diperbolehkan menarik uang pangkal, uang pembangunan, atau iuran lain yang bersifat wajib dan mengikat.

"Larangan iuran wajib, komite sekolah maupun pihak sekolah dilarang menarik uang pangkal, uang pembangunan, atau pungutan yang bersifat wajib dan mengikat," tuturnya.

Agus menegaskan, penggalangan dana melalui komite sekolah hanya diperbolehkan dalam bentuk sumbangan sukarela. Pelaksanaannya tidak boleh disertai paksaan, penentuan nominal maupun batas waktu pembayaran.

"Jika komite sekolah menggalang sumbangan, sifatnya harus sukarela, tidak memaksa, tidak menentukan besaran atau batas waktu, serta tidak boleh berdampak buruk pada siswa yang tidak menyumbang," paparnya.

Ia juga meminta wali murid dan masyarakat tidak takut melaporkan apabila menemukan dugaan pungutan wajib atau pemaksaan pembayaran di lingkungan sekolah.

Menurut Agus, masyarakat perlu menyiapkan bukti pendukung sebelum melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada instansi berwenang, seperti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Pemprov Jatim, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, maupun Satgas Saber Pungli Jawa Timur.

"Jika menemukan pungutan wajib atau paksaan pembayaran, wali murid dan masyarakat dapat menyiapkan bukti lalu melaporkannya ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atau Inspektorat Pemprov Jatim, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur atau Satgas Saber Pungli Jatim," terangnya.

Secara khusus, Agus berharap Polres Jombang segera menindaklanjuti dugaan pungli dan perundungan yang mencuat di SMAN Bareng tersebut. "Ya harapannya polisi segera turun menyelidiki masalah ini," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang, Eko Redjo Sunariyanto, melalui Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Jombang, Ulil Mu'amar, menyatakan akan melakukan pengecekan terkait persoalan yang viral di media sosial tersebut.

"Tak cari info ke sekolah dimaksud, ini kejadian lama yang di-up lagi atau ada kejadian baru," pungkasnya.

Hingga berita ini ditulis, Kepala SMAN Bareng Jombang, Anik Noerachini, belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp pada Rabu (18/11/2026) belum mendapat jawaban.

Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan SMA Negeri Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menjadi sorotan publik.

Pasalnya, pungutan yang disebut sebagai sumbangan sukarela itu diduga bersifat wajib dengan nominal mencapai Rp200 ribu per bulan.

Ironisnya, siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak sanggup membayar iuran tersebut dikabarkan mengalami tekanan psikologis. Bahkan, muncul dugaan adanya perundungan atau bullying terhadap siswa yang orang tuanya menunggak pembayaran.

Informasi tersebut viral di media sosial setelah diunggah akun TikTok Kanjeng Sunan. Video itu memicu perbincangan warganet terkait dugaan pungutan di SMAN Bareng Jombang.

Dalam video yang beredar, pihak sekolah disebut menetapkan iuran bulanan sebesar Rp200 ribu kepada setiap wali murid. Sementara itu, keluarga yang masuk kategori ekonomi prasejahtera dan dapat menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) disebut memperoleh keringanan dengan membayar Rp150 ribu per bulan.

"Meski dibungkus dengan istilah sumbangan sukarela, nominal dan penarikan yang dilakukan secara rutin setiap bulan membuat para orang tua merasa terbebani lantaran sifatnya yang mengikat," kata kreator konten tersebut, Rabu 18 November 2026.

Editor : Redaksi

Berita Terbaru