JAKARTA – Mantan Kepala Bagian Teknis dan Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Binsar S.T. Siagian, mengungkapkan bahwa lembaganya tidak memeriksa dokumen ijazah asli Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat mendaftar sebagai calon gubernur pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2012. Fakta itu terungkap saat Binsar dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026).
Di hadapan majelis hakim, Binsar menerangkan bahwa KPU DKI Jakarta kala itu hanya menerima dokumen berupa fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi. Pernyataan ini bermula saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendalami apakah penyerahan salinan legalisir tersebut turut disertai dengan penunjukan dokumen ijazah asli oleh pihak pendaftar.
"Penyerahan ijazah yang dilegalisir tidak disertai dengan pembuktian ijazah asli. Hanya ijazah yang dilegalisir," ungkap Binsar menjawab pertanyaan jaksa di ruang sidang utama.
Terkait mekanisme pemeriksaan berkas pencalonan, Binsar menjelaskan bahwa norma di KPU sebatas melakukan verifikasi administrasi untuk memastikan ketersediaan dokumen persyaratan. Langkah verifikasi faktual atau klarifikasi ke instansi terkait baru ditempuh apabila ditemukan kejanggalan pada berkas yang diserahkan.
"Normanya KPU hanya melakukan verifikasi administrasi, yaitu ada dan tidak ada. Kemudian jika ada keganjilan atau dugaan ketidakbenaran, maka KPU dapat melakukan klarifikasi ke pihak terkait," jelas Binsar.
Lebih lanjut, ketika ditanya jaksa mengenai kehadiran Jokowi saat menyerahkan berkas pendaftaran ke KPUD, Binsar menyebut aturan mewajibkan setiap pasangan calon hadir secara langsung pada saat pendaftaran awal. Jika ada persyaratan yang kurang dan perlu dilengkapi, hal itu bisa disampaikan oleh timnya.
Dalam perkara ini, JPU sebelumnya mendakwa Roy Suryo telah menyerang kehormatan atau nama baik Jokowi melalui sarana teknologi informasi tanpa dapat membuktikan kebenaran tuduhannya. Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan pada sidang perdana, Kamis (17/9/2026), perkara ini bermula pada 26 Maret 2025 ketika ajudan Jokowi, Syarif Muhammad Fitriansyah, memperlihatkan tiga unggahan media sosial yang menuding ijazah Strata Satu (S-1) Jokowi palsu.
Ketiga unggahan awal tersebut berasal dari kanal YouTube @edysujanachannel tertanggal 22 Januari 2025, kanal YouTube @baligeacademy8116 tertanggal 10 Maret 2025, serta akun X @doktertifa tertanggal 20 Maret 2025. Merespons temuan itu, Jokowi menginstruksikan Syarif menghubungi tim penasihat hukum untuk mengumpulkan bukti unggahan serupa.
Tim kuasa hukum Jokowi kemudian menggelar konferensi pers pada 14 April 2025 guna membantah tudingan tersebut, disusul pernyataan resmi Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Wening Udasmoro sehari setelahnya. Pihak UGM mengonfirmasi bahwa Jokowi tercatat menjalani Tridharma Perguruan Tinggi dan resmi lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada 5 November 1985.
Kendati telah diklarifikasi pihak kampus, Syarif kembali menemukan 28 unggahan serupa pada periode 22 April hingga 21 Mei 2025. Dari puluhan unggahan tersebut, jaksa menyebut terdapat tujuh konten di berbagai siniar (podcast) dan gelar wicara YouTube yang memuat pernyataan Roy Suryo terkait tudingan ijazah palsu Jokowi.
Jaksa menilai analisis terhadap dokumen ijazah menggunakan metode error level analysis (ELA) yang dilakukan Roy Suryo cacat prosedur karena tidak bersumber dari pemilik sah dokumen, serta dilakukan tanpa verifikasi maupun izin dari Jokowi. Akibat perbuatan terdakwa, Jokowi disebut mengalami kerugian immateriil karena merasa dihina dan direndahkan secara personal.
Atas perbuatannya, Roy Suryo didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP subsider Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.fb
Editor : Redaksi