Dosen FH Unesa Dorong Koperasi Merah Putih Berbasis Kepastian Hukum

Advertorial

PACITAN (Realita)-  Koperasi Merah Putih tidak cukup hanya dibangun melalui pendirian kelembagaan dan penyediaan modal usaha. Kepastian hukum, perlindungan hak anggota, serta tata kelola yang transparan menjadi fondasi penting agar koperasi mampu berkembang dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Persoalan tersebut menjadi perhatian akademisi Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya (FH Unesa), Meita Debi Riyanti, M.Kn. Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Tremas, Kabupaten Pacitan, pada 15 Juli 2026, ia mendorong penguatan kelembagaan Koperasi Merah Putih melalui pemahaman aspek hukum.

Kegiatan bertajuk "Pendirian Koperasi Merah Putih Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif di Desa Tremas Kabupaten Pacitan" tersebut menjadi bagian dari kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Dalam kegiatan itu, Meita memberikan pemahaman mengenai aspek hukum pendirian koperasi, legalitas kelembagaan, kedudukan hukum anggota, hingga hak dan kewajiban pengurus maupun anggota.

Menurutnya, aspek hukum tidak boleh dipandang sebatas persyaratan administratif dalam mendirikan koperasi. Kejelasan hubungan hukum antara anggota dan pengurus menjadi bagian penting untuk memastikan kelembagaan berjalan dengan baik.

"Pendirian koperasi tidak hanya berkaitan dengan pembentukan kelembagaan, tetapi juga harus memperhatikan aspek legalitas dan hubungan hukum antara anggota dengan pengurus. Hak dan kewajiban masing-masing pihak harus jelas agar koperasi dapat dikelola secara transparan dan akuntabel," ujar Meita.

Perspektif hukum perdata menjadi salah satu landasan penting dalam membangun hubungan hukum di lingkungan koperasi. Setiap anggota memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang perlu dipahami. Demikian pula pengurus yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan serta mengelola organisasi.

Tanpa pemahaman tersebut, koperasi berpotensi menghadapi persoalan internal, terutama ketika terjadi perbedaan kepentingan, pengambilan keputusan, maupun pengelolaan usaha.

Karena itu, tata kelola yang transparan dan akuntabel menjadi kebutuhan mendasar. Kepercayaan anggota tidak hanya dibangun melalui janji kesejahteraan, tetapi juga melalui pengelolaan organisasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan Koperasi Merah Putih juga tidak dapat dibebankan kepada pengurus semata. Pemerintah desa, masyarakat, pelaku UMKM, serta perguruan tinggi perlu membangun sinergi agar koperasi memiliki kapasitas kelembagaan dan kemampuan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki ruang kontribusi yang strategis. Pengetahuan akademik, khususnya di bidang hukum, dapat diterjemahkan menjadi edukasi dan pendampingan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan dosen FH Unesa di Desa Tremas tersebut memperlihatkan pentingnya kehadiran akademisi di tengah masyarakat. Ilmu hukum tidak hanya dibahas dalam ruang perkuliahan, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kelembagaan ekonomi di tingkat desa.

Pada akhirnya, keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak semestinya hanya diukur dari jumlah lembaga yang berhasil dibentuk. Lebih penting dari itu adalah kemampuan koperasi menjalankan usaha secara sehat, menjaga kepercayaan anggota, memberikan perlindungan hukum, serta menciptakan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.

Koperasi membutuhkan modal dan dukungan kebijakan. Namun, tanpa kepastian hukum, transparansi, dan semangat gotong royong, tujuan membangun ekonomi desa akan sulit diwujudkan secara berkelanjutan.

Dari Desa Tremas, satu hal menjadi penting untuk digarisbawahi: membangun koperasi bukan sekadar mendirikan lembaga, melainkan membangun kepercayaan dan sistem pengelolaan yang mampu menjaga kepentingan seluruh anggotanya.

Editor : Redaksi

Berita Terbaru