Puspom TNI Periksa Militer Terkait Dugaan Korupsi Satelit di Kemhan

realita.co

JAKARTA (Realita) - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan  Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah mengakui bahwa telah berkordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) untuk memperdalam anggota TNI yang terlibat dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123° bujur timur di Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2015-2020.

"Puspom sekarang ada pemeriksaan TNI dan kita kordinasikan kepada puspom, ada saksi," ungkap Febrie Adriansyah di Jakarta, Selasa (25/01/2022). 

Baca juga: Begini Kronologi Temuan 109 Ton Emas Ilegal yang Berlogo PT Antam

Namun Febrie belum bisa memastikan  keterlibatan TNI yang telah merugikan keuangan negara senilai Rp 500 Miliar lebih tersebut. 

"Belum lah masih memperdalam dan diperkirakan ekspos dalam waktu dekat," lanjutnya. 

Perkara dugaan korupsi proyek pengadaan satelit orbit 123 Bujur Timur ini terjadi pada tahun 2015 -2021, proyek ini merupakan bagian dari program Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan), Pengadaan satelit Satkomhan ini berupa Mobile Satelit Service (MSS).  

Baca juga: Terseret Kasus Korupsi Timah, Instagram Crazy Rich Helena Lim Langsung Di-private

Sedangkan penghubung kontrak proyek pengadaan satelit dilakukan dengan pihak Air Bus dan perusahaan Navaion.

Kontrak satelit 123 Bujur Timur telah habis masa kontraknya di tahun 2015, namun menurut ketentuan sehabis masa kontrak masih ada tanggang waktu pemakaian selama 3 tahun. 

Baca juga: Kejagung Didorong Ungkap Kasus Pencucian Emas Budi Said

Tindak pidana korupsi menjadi terang benderang ketika satelit yang disewa tidak berfungsi dan tidak sesuai dengan spesifikasi. 

Akibatnya, keuangan negara dirugikan senilai Rp 500 milyar dan 20 juta US Dolar.hrd

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru