MADIUN (Realita) – Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Madiun masih kurang setahun. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat telah mempersiapkan anggaran yang diperlukan.
Saat ini, penyelenggara pemilu kota pendekar telah meminta anggaran kepada Pemkot Madiun sebesar Rp 8,6 miliar. Uang sebesar itu, barulah 40 persen dari anggaran yang diperlukan.
Baca Juga: Pilkada Jakarta Bertabur Bintang, Siapa Kandidat Terkuat?
"Tahap pertama 40 persen sudah dicairkan dan masuk rekening bank penampung dana hibah yang ditunjuk oleh KPU Kota Madiun yaitu Bank Jatim, yaitu sebesar Rp 8,6 miliar,” kata Koordinator Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Madiun, Izza Kustiarti, Kamis (9/11/2023).
Sementara, total anggaran yang dibutuhkan untuk mencetak pemimpin Kota Madiun sebesar Rp 21,5 miliar. Sehingga, KPU masih kekurangan anggaran sekitar Rp 12,9 milar. Kekurangan itu, baru dapat dicarikan pada APBD 2024. “Sisanya 60 persen dicairkan di tahun 2024,” tuturnya.
Izza menuturkan, selama Peraturan KPU maupun tahapan Pilkada belum dimulai, maka uang segar tersebut terpaksa “ngendon” di Bank Jatim. Sedangkan anggaran sebesar itu, nantinya digunakan untuk berbagai keperluan yang terbagi dalam tiga item (baca dibawah). Pertama tahapan persiapan dan pelaksanaan membutuhkan anggaran sebesar Rp 14,3 miliar. Kemudian operasional dan administrasi perkantoran Rp 2,7 miliar, dan honorarium senilai Rp 4,4 miliar untuk kelompok kerja pemilihan, PPK, PPS, KPPS, serta petugas pemutakhiran data pemilih di 345 TPS.
“Sekian ribu orang ini membutuhkan honorarium. Dan honorarium ini ada peningkatan dibanding Pilkada sebelumnya,” ujarnya.
Sesuai rencana, Pilkada Kota Madiun digelar pada November 2024. Tetapi, jadwal tersebut belumlah final lantaran menunggu PKPU dari KPU RI. “Kita tinggal menunggu PKPU dari KPU RI,” tandasnya.
Terpisah, Koordinator LSM Wahana Kedaulatan Rakyat (WKR), Budi Santoso mewanti-wanti KPU untuk bersikap jujur. Pasalnya, sudah banyak kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara pemilu di tahun-tahun sebelumnya.
“Penyelenggara pemilu harus berintegritas. Karena dana sebesar itu sangat rawan diselewengkan,” katanya.
Budi yang juga pegiat anti korupsi ini menyatakan, kerawanan rasuah selalu ada disetiap pemegang wewenang dan kekuasaan, termasuk oknum di KPU. Para penyelenggara pemilu memiliki kekuasaan dan anggaran yang besar. Sehingga, potensi untuk memicu terjadinya korupsi sangatlah besar
“Misal, pengadaan kotak suara, percetakan, honorarium ganda, pelatihan, seminar yang panitianya dan narasumber berasal dari internal KPU," jelasnya.
"Juga mark up perlengkapan penyelenggaraan pertemuan-pertemuan. Misalnya tas, souvenir dan lainnya, termasuk sewa barang kelengkapan kantor sekretariat itu rawan sekali diselewengkan,” tambahnya.
Untuk itu, pihaknya meminta KPU benar-benar bekerja sesuai dengan aturan. Supaya tidak merusak kualitas demokrasi, dan dapat menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan pilihan rakyat.
“Juga jangan sampai KPU bersikap curang. Jika sampai itu terjadi, maka benar-benar melukai hati rakyat,” tandasnya.adi
ANGGARAN PILKADA KOTA MADIUN 2024 Rp 21,5 M
1. Perencanaan program dan anggaran Rp 44,3 juta
2. Penyusunan dan penandatanganan NPHD Rp 44,3 juta
3. Penyusunan produk hokum dan BA pemilihan Rp 82,6 juta
4. Sosialisasi, penyuluhan, bimtek Rp 3,6 miliar
5. Pembentukan PPK, PPS, KPPS, PPDP Rp 957,7 juta
6. Pemutakhiran data dan daftar pemilih Rp 875,6 juta
Baca Juga: Halal Bi Halal Pimpinan Parpol se-Jateng Guyub Rukun
7. Penyerahan syarat dukungan, verifikasi, dan rekapituliasi bapaslon Rp 709 juta
8. Pencalonan Rp 760 juta
9. Kampanye Rp 1,9 miliar
10. Laporan audit dana kampanye Rp 321 juta
11. Pemungutan, penghitungan, rekapituliasi suara Rp 578 juta
12. Advokasi hukum Rp 1,2 miliar
13. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Rp 908 juta
14. Rapat, pelatihan, bimtek Rp 230 juta
15. Raker dan supervise Rp 615 juta
16. Perjalanan dinas Rp 544 juta
17. Evaluasi dan pelaporan Rp 868 juta
Baca Juga: Golkar Sebut Hasil Survei Wali Kota Madiun Maidi, Bagus
18. Pemeliharaan Rp 142 juta
19. BBM Rp 44,3 juta
20. Pelayanan administrasi perkantoran Rp 1,4 miliar
21. Sewa kendaraan roda 4 Rp 45 juta
22. Pengelolaan logistic pemilihan Rp 420 juta
23. Belanja modal peralatan dan mesin Rp 295 juta
24. Santunan kecelakaan kerja badan ad hoc Rp 304 juta
25. Biaya komunikasi Rp 9,3 juta
26. Media teleconference Rp 10 juta
27. Honorarium Rp 4,4 miliar
Editor : Redaksi
