JAKARTA- Presiden Jokowi diberi gelar sebagai alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) paling memalukan. Gelar tersebut diberikan oleh BEM KM UGM.
Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor menyerahkan sertifikat alumnus paling memalukan ini secara simbolik kepada sosok yang mengenakan topeng Jokowi di Bundaran UGM pada Jumat (8/12).
Baca Juga: Dijuluki Alumni UGM Paling Memalukan, Jokowi: Biasa Saja
"Tidak ada momentum yang lebih tepat daripada sekarang untuk menobatkan beliau (Jokowi) sebagai alumnus UGM paling memalukan," kata Gielbran.
Sertifikat itu diserahkan bersama dengan kajian dari BEM KM UGM. Keduanya akan dikirim langsung ke Istana Negara. Menurutnya, ini jadi wujud nyata mahasiswa yang hadir saat ini secara legitimasi telah memberikan gelar Jokowi sebagai alumnus paling memalukan.
"Tapi lewat pos ya (ngirimnya). Karena kita males juga ke istana, isinya tikus semua," katanya.
Gielbran menjelaskan Jokowi telah menerapkan politik Jawa. Menurutnya, Jokowi lebih mementingkan kekuasaan daripada etika.
Selain itu ada pula Maklumat Bulaksumur yang ditandatangani para peserta.
Baca Juga: Kecewa, BEM UGM Pasang Baliho Kritik Jokowi
"Ada tiga maklumat di sana. Kita menuntut adanya iklim demokrasi yang demokratis, konstitusi yang tidak diotak-atik tanpa otak. Yang terakhir adalah mencabut semua legislasi yang tidak sesuai kehendak rakyat, termasuk Ciptaker, UU Kesehatan, dan UU KPK," tegasnya.
"Dengan ini saya berikan sertifikat ini beserta dengan kajian kepada manipulasi dari Jokowi yang pada kesempatan hari ini hadir," pungkasnya.
Penyerahan gelar ini diberikan karena mahasiswa UGM menilai banyak masalah di era kepemimpinan Jokowi.
Baca Juga: Jawab Tantangan BEM UI, Anies Baswedan: Yuk Kapan?
"Ini wujud kekecewaan kita sebagai mahasiswa UGM juga, bahwa udah hampir dua periode Pak Jokowi memimpin tapi pada kenyataannya masih banyak sekali permasalahan fundamental yang sampai sekarang belum tuntas terselesaikan," kata Gielbran.
Padahal menurutnya Jokowi punya banyak waktu untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah mulai dari korupsi, kebebasan berpendapat, konstitusi, dan lain sebagainya.
Terkait gelar ini, Presiden Jokowi maupun istana belum memberikan respons.ran
Editor : Redaksi
