Pengamat Politik Airlangga: Erosi Demokrasi Indonesia Makin Dalam, Akibat Cawe-cawe Kekuasaan

JAKARTA (Realita) - Pengamat politik Airlangga Pribadi Kusman mengatakan kondisi demokrasi di Indonesia cenderung mengalami pendalaman erosi. Proses pelemahan demokrasi yang berjalan saat ini semakin parah.

Hal itu dikatakan Airlangga saat menjadi pembicara seminar bertajuk ‘Catatan Awal Tahun Pemilu 2024: Penguatan atau Disrupsi Demokrasi?’ yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (10/1/2023). 

Baca Juga: Hitung Suara KPU, Perebutan Kursi Dapil III Ponorogo Ketat, Petahana Terancam Tumbang

“Salah satu hal yang menjadi fenomena yang terlihat bahwa problem intervensi aparatus negara, netralitas ASN, cawe-cawe kekuasaan dan problem dari penyelenggara pemilu. Kesemuanya berlangsung menjelang Pilpres 2024 memperlihatkan bahwa ancaman demokrasi saat ini menggerus konsolidasi demokrasi kita,” kata Airlangga. 

Ia mengatakan, demokrasi dengan berbagai aturan dan regulasinya kini tidak lagi menjadi satu-satunya aturan main bersama. Problem saat ini bukan hanya pada persoalan substansi demokrasi, tetapi  pelemahan prosedural demokrasi menjelang pelaksanaan Pilpres 2024. 

Baca Juga: Gerindra Kota Madiun Laporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu di TPS Kejuron

Dosen Universitas Airlangga (Unair) ini menuturkan, yang terjadi saat ini bukan hanya proses pelemahan demokrasi tapi ancaman demokrasi. Tatanan republik akan berubah menjadi wujud tirani maupun despotisme. 

“Penguasa atau pemimpin berada di atas hukum, dan bahkan hilangnya kekuatan hukum untuk memberikan batasan atau sanksi terhadap kekuatan politik yang melakukan pelanggaran HAM maupun pelanggaran etik,” jelasnya.

Baca Juga: Server Layanan Cloud Sirekap Milik KPU Berlokasi di Tiga Negara

Airlangga menambahkan, ketika hukum dan regulasi yang seharusnya menjaga kesetaraan warga negara, bekerja dalam tatanan politik. Maka, republik berada di bawah cengkraman kekuasaan yang tak terbatas.

Persoalan akan semakin kompleks ketika berbagai bentuk pelanggaran etis dan HAM dilakukan melalui proses politik normalisasi. Dengan politik gimik yang membuat sesuatu pelanggaran etik dan menerobos aturan hukum, seolah-olah merupakan hal yang normal.adi

Editor : Redaksi

Berita Terbaru