JAKARTA - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyebut operasi tangkap tangan (OTT) kampungan. Ketua KPK membalas dengan mengatakan praktik korupsi masih terjadi meski sudah era digitalisasi.
Bukan kali ini saja Luhut angkat bicara soal kegiatan OTT KPK. Luhut pernah mengatakan lebih sedikit OTT, maka kinerja KPK semakin bagus.
Pada tahun 2022 lalu, Luhut sempat menyebut OTT kurang bagus. Dia menilai saat sudah mulai digitalisasi maka tak ada yang bisa melawan.
"Saya jelaskan mengenai Indonesia. Saya bilang ada empat pilar kami. Satu efisiensi, efisiensi apa digitalisasi. Kedua hilirisasi, yang ketiga dana desa, itu saya jelaskan kepada mereka. Tapi dua pertama tadi itu kunci Bapak/Ibu sekalian," ucap Luhut, di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Setahun kemudian, Luhut bicara lagi soal OTT yang disebutnya jadi bahan nyinyiran segelintir orang. Dia mengatakan tidak perlu OTT asal pencegahannya lebih baik.
Pernyataan itu sempat menuai kritik dari berbagai pihak. Namun, Luhut hanya merasa heran jika penindakan korupsi di Indonesia masih dibanggakan dengan banyaknya kegiatan operasi tangkap tangan.
Dalam acara INA Digital Townhall Meeting, di Kantor Peruri, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024), Luhut bicara soal tiga fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, kata dia, selama ini hanya satu fungsi saja yang dilakukan KPK.
Tiga fungsi KPK yang dimaksud KPK yakni sosialisasi soal pencegahan korupsi, mencegah korupsi terjadi, dan melakukan penindakan terhadap kasus korupsi. Namun yang sering dilakukan, menurut Luhut, hanya penindakan korupsi.
"Kan KPK itu tugasnya 3 fungsinya, sosialisasi, pencegahan, dan penindakan. Tapi, ini semua maunya penindakan aja," kata Luhut.
Dia mencontohkan KPK lebih sering hanya menyadap-nyadap telepon, kemudian melakukan operasi tangkap tangan. Dia bilang kerugian negara Rp 100-300 juta saja langsung diperkarakan.
"Nggak bisa bangun kasus, akhirnya sadap-sadap telepon tangkap, Rp 100 juta, Rp 300 juta," beber Luhut.
Padahal menurutnya selama ini pemerintah sudah membangun sistem untuk pencegahan korupsi. Sistem E-Katalog misalnya yang mengawal transaksi belanja barang dan jasa pemerintah, selama ini sudah banyak menghemat anggaran hingga ratusan triliun.
Dia juga bicara dirinya sering di-bully karena menyebutkan OTT adalah kampungan. Pernyataan Luhut dinilai memperlemah kerja KPK, padahal menurutnya tidak.
"Saya di-bully orang saat katakan OTT kampungan. Saya bilang ke pansel KPK itu, jangan kalian pikir-pikir KPK diperlemah, nggak ada diperlemah. Yang lemah itu sistem kita," kata Luhut.
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango pun membalas Luhut. Dia mengatakan korupsi tetap banyak meski sudah ada digitalisasi.
"Nyatanya bahwa digitalisasi belum bisa memberi jawaban semua. Negara ini tetap masih ramai dengan soal korupsi itu. Meskipun digitalisasi itu sudah sedemikian maju," kata Nawawi usai rapat bersama Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).ik
Editor : Redaksi
