Kenaikan Tiket Ferry dan Pembangunan Pelabuhan di Batam Dalam Penyelidikan KPPU

BATAM (Realita) - Jangan ada persekongkolan biaya pelayaran dan pelabuhan di Batam. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M. Fanshurullah Asa, menyampaikan itu dalam pertemuannya dengan Dendi Gustinandar, Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, di Pelabuhan Ferry International Batam Centre, Jumat (28/06/2024).

Dalam acara peninjauan langsung di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) itu KPPU menghimbau agar upaya pencegahan pelanggaran persaingan di wilayah Batam diperkuat. "Kami akan meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran persaingan usaha di Batam khusunya pada industri pelayaran," lanjut Fanshurullah.

Baca Juga: Penggunaan Subsidi LPG Tidak Tepat Sasaran, KPPU Usulkan Jargas Kota

"Peninjauan langsung ini merupakan salah satu upaya mitigasi pelanggaran, khususnya dalam proses pembangunan pelabuhan maupun penetapan harga tiket Kapal Ferry yang tentunya akan berdampak luas pada masyarakat sebagai konsumen,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini KPPU sedang melakukan proses penyelidikan terkait kenaikan harga tiket Ferry dari Batam ke Singapura dan sebaliknya dari Singapura ke Batam yang dilakukan secara bersama-sama oleh 4 perusahaan operator Kapal Ferry.

Baca Juga: PT Bundamedik Terancam Sanksi Atas Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Saham

Selain itu, KPPU juga mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan persekongkolan pada tender pembangunan pelabuhan baru di wilayah otoritas BP Batam, yang nilai investasinya mencapai Rp3,4 triliun.

Sebelumnya BP Batam berencana akan membangun pelabuhan international baru karena kapasitas pelabuhan internasional yang ada saat ini tidak memadai (over capacity). Pembangunan dengan nilai investasi tersebut akan meliputi pembangunan gedung baru, pengoperasian dan pengembangan Terminal Ferry, termasuk perluasan area komersial.

Baca Juga: KPPU: Shopee Akui Melanggar dan Terima Poin-Poin Perubahan Perilaku

Dengan dilakukannya peninjauan langsung pada lokasi rencana pembangunan pelabuhan, KPPU turut mengadvokasi BP Batam terkait proses tender yang sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Selain itu, KPPU juga menekankan agar BP Batam sebagai salah satu unit usaha pengelola pelabuhan di Batam untuk proaktif mencegah perjanjian penetapan harga tiket ferry antar pelaku usaha penyedia jasa tersebut. gan

Editor : Redaksi

Berita Terbaru