.jpg)
SURABAYA (Realita)- Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan Kota Surabaya periode 2025-2030. Salah satu tantangan utama yang menjadi perhatian adalah pengelolaan fiskal, terutama dalam membiayai berbagai proyek infrastruktur dan program kerakyatan.
Dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya pada Senin (3/3/2025), Wali Kota Eri menyoroti pentingnya penanganan banjir sebagai prioritas utama. Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 3.764 usulan proyek terkait banjir, 90 persen di antaranya merupakan usulan skala kampung, dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp9,6 triliun.
Selain penanganan banjir, Pemkot Surabaya juga merancang pembangunan infrastruktur jalan. Beberapa proyek yang masuk dalam daftar prioritas adalah Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), underpass Taman Pelangi, serta perbaikan 64 ruas jalan skala kota dan 2.998 ruas jalan skala kampung.
“Pelebaran Jalan Wiyung juga akan menjadi prioritas, dengan total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp10,6 triliun,” kata Wali Kota Eri.
Di sektor penerangan jalan umum (PJU), Pemkot menargetkan pemasangan 5.740 titik PJU di 29.853 lokasi dengan anggaran Rp280 miliar. Sementara program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) telah mencatat daftar antrean 8.176 unit dengan kebutuhan dana sebesar Rp286 miliar.
Komitmen pembangunan juga mencakup perbaikan 171 balai RW dengan anggaran Rp34 miliar. Di bidang pendidikan, Pemkot mengalokasikan mandatory spending sebesar 20 persen dari APBD atau sekitar Rp2,5 triliun. Dalam kurun 2025-2030, rencananya akan dibangun 10 SMP dan 4 SD baru dengan anggaran Rp128 miliar.
Sementara itu, sektor kesehatan mendapat alokasi Rp2,7 triliun untuk penguatan layanan puskesmas dan rumah sakit. Selain itu, program beasiswa sarjana bagi lebih dari 3.600 anak muda dari keluarga miskin dan pra-miskin akan memperoleh anggaran Rp55 miliar. Pemkot juga menargetkan pengentasan kemiskinan bagi 69.389 jiwa dari keluarga miskin dan 293.596 jiwa dari keluarga pra-miskin, dengan anggaran Rp1,551 triliun.
Pemkot juga mengalokasikan Rp1,4 triliun per tahun untuk insentif tenaga kontrak, RT, RW, LPMK, penggali makam, guru agama, tenaga kesetaraan, pengurus rumah ibadah, serta elemen pelayan publik lainnya.
“Selain itu, berbagai program pembangunan juga akan dikembangkan, termasuk dukungan untuk UMKM, ketahanan pangan, pariwisata, olahraga, dan kesenian,” ujar Eri.
Skala Prioritas dan Tantangan Fiskal
Wali Kota Eri menegaskan bahwa dalam menghadapi tantangan fiskal, diperlukan skala prioritas dalam pembangunan. “Program kerakyatan, terutama pendidikan dan kesehatan, harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur yang berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Salah satu target utama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi Surabaya agar melampaui rata-rata nasional. “Kami menargetkan pertumbuhan ekonomi cepat sebesar 8 persen, seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, kolaborasi sangat diperlukan, karena pemerintah kota tidak bisa bekerja sendirian,” ujarnya.
Eri menjelaskan bahwa paradigma pembangunan kota saat ini telah berubah. Jika sebelumnya pemerintah mengatur pembangunan untuk warga (governing for citizen), kini pembangunan dilakukan bersama warga (governing with citizen). Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dengan daerah sekitar dalam proyek transportasi publik dan infrastruktur yang membutuhkan integrasi lintas wilayah.
DPRD Soroti Keterbatasan Anggaran
Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, mengapresiasi semangat gotong royong yang ditunjukkan Wali Kota Eri dalam membangun Surabaya. “Saya melihat pesan yang baik dari Pak Wali Kota untuk melanjutkan semangat gotong royong dalam periode kedua kepemimpinannya, sebagaimana yang sudah dijalankan selama periode pertama,” ujarnya.
Namun, Adi juga menyoroti besarnya kebutuhan anggaran untuk merealisasikan berbagai program pembangunan 2025-2030. Dengan APBD Kota Surabaya tahun 2025 yang telah disahkan sebesar Rp12,3 triliun, jumlah ini dinilai masih belum cukup untuk mendukung keseluruhan program.
“Dari total APBD Rp12,3 triliun, kebutuhan belanja sudah mencapai sekitar Rp9 triliun. Sementara sektor pendidikan sendiri memerlukan Rp2,5 triliun, belum termasuk sektor lain yang juga menjadi prioritas,” jelas Adi.
Oleh karena itu, DPRD dan Pemkot Surabaya akan mengkaji kembali skala prioritas pembangunan agar bisa direalisasikan sesuai dengan kemampuan anggaran. “Pak Wali Kota akan berdiskusi dengan DPRD Surabaya untuk menentukan program mana yang menjadi prioritas utama,” pungkasnya.yudhi
Editor : Redaksi
