SURABAYA (Realita)– Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat sistem Satu Data sebagai upaya memastikan kebijakan yang diambil berbasis informasi yang akurat. Sistem ini diharapkan dapat menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjat, menegaskan pentingnya pengelolaan data yang valid dalam proses pengambilan keputusan. Pernyataan ini disampaikannya usai paparan inovasi pejabat struktural di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Sabtu (8/3/2028).
"Wali Kota Eri Cahyadi selalu menekankan pentingnya data karena data adalah alat utama dalam pembuatan keputusan. Jika data yang digunakan keliru, maka keputusan yang dihasilkan juga tidak akan tepat," ujar Irvan.
Optimalisasi Data Center untuk Kebijakan Berbasis Data
Irvan menjelaskan bahwa saat ini Bappedalitbang bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya tengah fokus membangun Data Center. Pusat data ini akan menjadi sumber informasi komprehensif yang mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, stunting, kemiskinan, hingga utilitas dasar kota.
"Dengan adanya Data Center, kebijakan pembangunan bisa lebih terarah dan berbasis fakta di lapangan," jelasnya.
Sebagai contoh, ia menyoroti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya yang mengalami kenaikan 0,71–1 poin, meskipun intervensi di sektor pendidikan telah dilakukan secara masif. Namun, perbedaan data di lapangan menjadi salah satu tantangan yang harus segera diselesaikan.
"Bisa jadi ada warga yang sudah lulus S2, tetapi dalam sistem masih tercatat sebagai lulusan SMA karena tidak memperbarui datanya. Hal seperti ini perlu diperbaiki agar intervensi kebijakan lebih akurat," tambahnya.
Pendataan Warga untuk Intervensi yang Tepat Sasaran
Irvan menekankan bahwa pendataan warga, baik yang ber-KTP Surabaya maupun non-KTP tetapi tinggal di Surabaya, harus dilakukan secara valid. Data yang dikumpulkan mencakup informasi pendidikan, pekerjaan, penghasilan, hingga rekam medis warga.
Ia mencontohkan bahwa dengan data yang akurat, Pemkot dapat memetakan wilayah dengan kasus kesehatan tertentu seperti TBC atau pneumonia. Dengan demikian, intervensi di sektor kesehatan dapat dilakukan secara lebih tepat dan efektif.
Selain itu, Pemkot Surabaya telah memulai upaya pengumpulan data sejak dua tahun terakhir, terutama terkait kemiskinan. Hal ini berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan dan stunting di Kota Pahlawan.
"Mengapa angka stunting kita terendah dan kemiskinan bisa turun drastis? Itu karena kebijakan berbasis data. Namun, data ini perlu terus disempurnakan. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan keakuratan data, termasuk mencatat warga non-KTP Surabaya yang sudah lama menetap di kota ini," ungkap Irvan.
Kampung Madani dan Kampung Pancasila sebagai Program Lanjutan
Ke depan, Pemkot Surabaya akan menyelesaikan permasalahan warga non-KTP dengan pendekatan berbasis komunitas melalui program Kampung Madani dan Kampung Pancasila. Program ini menjadi fokus Bappedalitbang setelah penguatan sistem Satu Data.
"Penyelesaian masalah kota harus berbasis masyarakat. Setelah Satu Data, perhatian kami berikutnya adalah penguatan Kampung Madani dan Kampung Pancasila," kata Irvan.
Sebagai informasi, IPM Kota Surabaya pada 2024 tercatat sebesar 84,69, lebih tinggi dibandingkan IPM nasional (75,02) dan Provinsi Jawa Timur (75,35). Bappedalitbang menargetkan peningkatan IPM Surabaya hingga 86,00 pada 2025 agar masuk dalam 10 besar nasional.
Dengan sistem Satu Data yang semakin kuat, Pemkot Surabaya optimistis dapat mewujudkan kebijakan pembangunan yang lebih akurat dan bermanfaat bagi masyarakat.yudhi
Editor : Redaksi
