Pola Pendekatan Militer Jadi Solusi Dedi Mulyadi Atasi Kenakalan Anak di Depok

DEPOK (Realita) - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan wacana serius terkait penanganan kenakalan remaja yang terus berkembang.

Dedi Mulyadi mengusulkan sebuah solusi inovatif dan tegas, yakni pendekatan militer untuk mendidik anak-anak nakal yang sulit ditangani oleh orang tua.

Usai hadir di lapangan DOS dalam rangkaian HUT Depok ke-26 pada Jumat (25/4/2025) malam, Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa masih banyak ditemukan kasus anak yang terjerumus dalam kenakalan berat, seperti konsumsi obat-obatan terlarang, miras, bahkan narkoba.

“Misalnya gini, anak udah rajin minum eximer, itu kan susah. Sudah rajin minum ciu, susah, sudah pakai narkoba, susah. Itu orang tuanya bisa habis duitnya,” tegas Dedi Mulyadi, Jumat (25/4/2025) malam.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menceritakan pengalamannya saat ikut menangani anak-anak kecanduan yang berujung pada tindakan agresif, seperti pembakaran rumah hingga mengancam orang tuanya sendiri.

Situasi ini membuat banyak orang tua menyerah dalam mendidik anak-anak mereka.

Dedi Mulyadi menilai bahwa permasalahan kenakalan anak ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan pendekatan medis dan psikologis, melainkan juga membutuhkan pola pendidikan dengan pendekatan militer.

Ia menyebutkan bahwa negara seperti Tiongkok telah menerapkan pendekatan tersebut dan menunjukkan hasil yang positif.

“Itu kan diperlukan metodologi, selain kedokteran, psikologi, sosiologi, juga termasuk pola pendekatan militer,” jelas Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi Mulyadi, pendekatan militer bukan berarti wajib militer, melainkan pembinaan dengan disiplin dan struktur yang kuat.

Tujuannya, anak-anak bisa kembali memiliki harapan, disiplin, dan semangat hidup.

“Saya bicara dengan orang tua, itu tepuk tangannya kenceng banget, artinya memang sudah menjadi keresahan ya,” tambah Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa pendekatan ini tidak akan dilakukan secara paksa.

Jika orang tua tidak memberikan izin, maka anak tidak akan mengikuti program tersebut.

“Jadi tidak ada unsur pemaksaan, kalau orang tuanya nggak boleh kita nggak akan (lakukan),” ucap Dedi Mulyadi.

Namun bagi orang tua yang sudah tidak sanggup lagi mengarahkan anak-anaknya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mengambil alih dan menerapkan pendekatan tersebut sebagai bagian dari solusi.

Menanggapi gagasan tersebut, Wali Kota Depok, Supian Suri menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Supian Suri menyebutkan bahwa saat ini ada dua pendekatan yang sedang dibahas, yakni sekolah rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat dan pendekatan militer.

“Kita sudah mengajukan lahan yang kita usulkan untuk sekolah rakyat,” ujar Supian Suri.

Namun, Supian Suri mengaku masih akan mendiskusikan lebih jauh apakah metode pendekatan militer termasuk ke dalam program sekolah rakyat atau perlu dibuatkan lembaga pembinaan khusus.

“Apakah ini termasuk sekolah rakyat, atau kita harus bikin sekolah khusus, itu yang akan kita diskusikan,” jelas Supian Suri.

Selain sekolah, Supian Suri juga membuka kemungkinan menitipkan anak-anak bermasalah tersebut ke institusi militer seperti Kodim atau Kostrad.

Menurut Supian Suri, itu bisa menjadi alternatif penanganan yang tepat selama tidak melanggar hak anak.

“Apakah perlu berwujud sekolah atau cukup kita titipkan di kesatuan, misalkan di Kodim atau di Kostrad, ini yang masih akan kita diskusikan,” ungkap Supian Suri.

Terlepas dari pendekatan mana yang dipilih, Supian Suri menekankan bahwa tujuan utama adalah menyelamatkan masa depan anak-anak Depok.

Pemerintah akan hadir untuk mendampingi orang tua agar anak-anak tetap punya kesempatan hidup yang lebih baik.

“Kita berharap anak-anak seperti ini tetap punya masa depan sesuai apa yang menjadi harapan kita ke depan,” tukas Supian Suri. Hry

Editor : Redaksi

Berita Terbaru