SURABAYA (Realita) - Inovasi layanan administrasi kependudukan (adminduk) berbasis komunitas di Balai RW dan digital melalui aplikasi yang digagas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya menunjukkan tren positif. Namun, capaian yang ada dinilai belum maksimal oleh legislatif, terutama dalam menyongsong target besar penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Pemilu 2029.
Hingga pertengahan Juni 2025, Dispendukcapil mencatat sebanyak 45 persen warga Surabaya telah beralih memanfaatkan layanan adminduk di Balai RW terdekat atau secara mandiri melalui aplikasi Klampid New Generation. Meski demikian, Komisi A DPRD Kota Surabaya memandang angka ini masih perlu dioptimalkan.
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyatakan bahwa capaian 45 persen tersebut masih jauh dari harapan. Ia mendesak adanya akselerasi untuk memaksimalkan layanan tersebut, mengingat urgensi penyelesaian target IKD sebelum perhelatan Pemilu 2029.
"Kami melihat ini adalah angka yang belum maksimal. Saya berharap ini bisa lebih ditingkatkan," tegas Yona usai rapat dengan jajaran Dispendukcapil di ruang Komisi A DPRD Kota Surabaya, Rabu 18 Juni 2025.
Menurut Yona, sosialisasi yang lebih masif di tingkat kelurahan dan kecamatan menjadi kunci untuk mendorong partisipasi warga.
"Kita akan dorong kelurahan dan kecamatan untuk memperkuat sosialisasi kepada warga," ujarnya.
Lebih lanjut, Yona menekankan pentingnya intervensi Dispendukcapil ke berbagai instansi, termasuk perbankan dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), agar IKD dapat segera terintegrasi dan berfungsi optimal dalam berbagai layanan publik.
"Layanan adminduk mandiri ini harus bisa berjalan maksimal. Terlebih, kita harus menyelesaikan masalah identitas kependudukan digital sebelum Pemilu 2029," tandasnya.
Di sisi lain, Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto, memandang capaian 45 persen sebagai sebuah lompatan signifikan dalam partisipasi publik. Ia membandingkan dengan kondisi tahun lalu di mana layanan non konvensional hanya dimanfaatkan oleh sekitar 20 persen warga.
"Tahun lalu, mayoritas masih bergantung ke kantor kelurahan atau kecamatan. Sekarang sudah 45 persen di pertengahan tahun. Target kami Desember bisa tembus 90 persen," ujar Eddy optimistis.
Menurutnya, strategi utama Pemerintah Kota adalah mendekatkan pelayanan langsung ke masyarakat, sehingga tidak lagi terpusat di kantor kelurahan atau Gedung Siola.
'Jadi kita konsentrasi supaya pelayanan itu dekat dengan warga. Karena itu, pelayanan bisa dilakukan di Balai RW," jelasnya.
Namun, Eddy mengakui bahwa belum semua Balai RW siap beroperasi penuh. Dari total 1.360 Balai RW di Surabaya, baru sekitar 70 hingga 75 persen yang telah memiliki petugas.
"Keterbatasan personel menjadi kendala. Tapi kami akan terus evaluasi dan dorong agar semua Balai RW bisa terisi petugas, terutama pada hari kerja," imbuhnya.
Selain melalui Balai RW, Eddy menjelaskan bahwa warga dapat mengakses layanan secara mandiri melalui aplikasi Klampid New Generation di perangkat Android atau situs resmi disdukcapil.surabaya.go.id bagi pengguna non Android.
"Warga bisa membuat akun, yang kemudian akan diotorisasi oleh admin Dukcapil. Setelah itu, pengurusan KTP, akta kelahiran, surat pindah, hingga perubahan biodata bisa dilakukan tanpa perlu datang ke Siola," paparnya.
Hasil layanan seperti Kartu Keluarga dan akta dapat diunduh dan dicetak mandiri. Khusus untuk KTP dan Kartu Identitas Anak (KIA), dokumen fisiknya akan dikirim ke kelurahan sesuai alamat untuk diambil oleh pemohon.rin
Editor : Redaksi
