.jpg)
SURABAYA (Realita)– Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menyiapkan data, lahan, dan skema kolaborasi untuk mendukung program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program tersebut merupakan bagian dari inisiatif nasional pembangunan tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Maruarar saat meninjau langsung penerima manfaat program BSPS di Kelurahan Mojo, Surabaya, Kamis, 16 Oktober 2025. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, meninjau rumah warga penerima manfaat, Desi Novitasari, yang berukuran 3x3 meter dan dihuni empat orang tanpa kamar mandi maupun ventilasi memadai.
“Saya dibawa ke dua lokasi dan keduanya tepat sasaran. Kondisinya memang tidak layak huni dan perlu segera diperbaiki. Harapannya, program ini bisa membuat rumah warga menjadi layak huni,” ujar Maruarar.
Menteri Maruarar juga menilai kesiapan Pemkot Surabaya dalam mendukung program nasional tersebut sangat cepat dan konkret.
“Kami bekerja sama dengan Pak Eri Cahyadi, dan saya senang karena responnya cepat. Dalam waktu seminggu ini, kita akan siapkan skema lahan, pembiayaan, hukum, teknis, dan juga penghunian,” ujarnya.
Program BSPS di Surabaya tahun ini dialokasikan untuk 187 unit rumah, termasuk 64 unit hasil kerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Renovasi rumah Desi Novitasari dijadwalkan dimulai pada 27 Oktober 2025 pukul 10.00 pagi.
Sementara itu, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat dalam menangani persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) di Surabaya. Menurutnya, dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci percepatan.
“Ada sekitar 8.000 rumah tidak layak huni di Surabaya. Kalau hanya mengandalkan APBD, tentu tidak cukup. Dengan dukungan Pak Menteri, program ini bisa berjalan lebih cepat,” ujar Eri.
Ia menambahkan, Pemkot Surabaya juga akan menggandeng Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) dan memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan untuk melibatkan pelaku UMKM lokal dalam penyediaan material bangunan. "Jadi nanti, pasir, semen, dan kebutuhan lainnya bisa disediakan oleh UMKM lewat skema KUR perumahan,” jelasnya.
Eri optimistis, dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, permasalahan RTLH di Surabaya dapat diselesaikan sepenuhnya pada tahun 2028. "Insyaallah, kalau semua pihak terus bekerja sama seperti ini, 2028 seluruh rumah tidak layak huni di Surabaya bisa tuntas,” pungkasnya.yudhi
Editor : Redaksi
