Rakor Call Center 112, SP4N-LAPOR! dan PPID, Diskominfo Sidoarjo Pastikan  Aduan Masyarakat Ditindaklanjuti

Advertorial

SIDOARJO – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten  Sidoarjo berupaya memastikan setiap pengaduan masyarakat benar-benar  ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

Hal itu dilakukan melalui Rapat  Koordinasi (Rakor) Layanan Pengaduan Masyarakat melalui Call Center 112 dan  SP4N-LAPOR! sekaligus Rakor Keterbukaan Informasi Publik. 
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Delta Artha Lt. 3 Sekretaris Daerah Sidoarjo,  Kamis (19/11/2026).

Rakor dibuka oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan  Komunikasi Publik Diskominfo Sidoarjo Anita Inggit Zaenuris Shofa. 

Para admin Call Center 112 dan SP4N-LAPOR! dari unsur perangkat daerah,  kecamatan, perusahaan daerah (Perusda), puskesmas, dan kelurahan mengikuti  rakor tersebut.

Hadir pula admin Bakohumas serta Pejabat Pengelola Informasi dan  Dokumentasi (PPID) dari unsur perangkat daerah dan Perusda. 

Sejumlah narasumber juga dihadirkan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas  pengelola layanan. Pada sesi monitoring dan evaluasi (Monev) SP4N-LAPOR!, materi  disampaikan oleh Muhammad Khabibie selaku pranata komputer Diskominfo Sidoarjo,  Wahyu Prasetya dari PT Jasnita, dan Meyrinda Tobing selaku public speaker.  

Sementara pada sesi Monev PPID, Andi Bagus Setiawan dari Dinas Komunikasi dan  Informatika Provinsi Jawa Timur serta Elok Suciati dari Komisi A DPRD Kabupaten  Sidoarjo hadir sebagai pemateri. 

Dalam arahannya, Anita Inggit Zaenuris Shofa menyampaikan bahwa kegiatan itu  menjadi bagian dari upaya Diskominfo Sidoarjo untuk meningkatkan kualitas  pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! dan Call Center 112.  

Menurutnya, koordinasi dan evaluasi secara berkala diperlukan agar setiap laporan  masyarakat dapat ditangani dengan baik dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah  sesuai kewenangannya. 

"Melalui kegiatan rakor ini, kami berharap seluruh admin Call Center 112 dan SP4N- LAPOR! dapat semakin meningkatkan koordinasi serta kualitas pengelolaan  pengaduan masyarakat,” katanya. 

”Setiap laporan yang masuk harus mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang  tepat, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam  memberikan pelayanan,” imbuh Anita. 

Lebih lanjut, dia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan  informasi publik melalui PPID di masing-masing perangkat daerah. Hal tersebut  merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan keterbukaan  informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

”Pelayanan informasi publik melalui PPID juga perlu terus kita perkuat,” katanya. 

Dari hasil pemantauan, lanjut Anita, masih terdapat beberapa hal yang perlu  ditingkatkan, terutama kemampuan admin dalam mengelola permohonan informasi  melalui website, memantau permohonan yang masuk, hingga memastikan tindak  lanjutnya.

”Termasuk penyempurnaan formulir permohonan informasi secara daring  agar lebih mudah digunakan dan proses pelayanannya dapat terdokumentasi dengan  baik,” jelasnya. 

Berdasarkan hasil pemantauan, pelaksanaan layanan PPID di sejumlah organisasi  perangkat daerah (OPD) masih memerlukan penguatan kapasitas admin.

Terutama  dalam pengelolaan permohonan informasi melalui website, pemantauan permohonan  yang masuk, serta tindak lanjut pelayanan informasi kepada masyarakat.

Di samping  itu, penyempurnaan formulir permohonan informasi secara daring juga menjadi salah  satu perhatian agar proses pengajuan informasi lebih mudah diterapkan, sekaligus  mendukung pelayanan yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. 

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Klinik Layanan PPID OPD Kabupaten  Sidoarjo Tahun 2026 mengusung tema "Penguatan Tata Kelola dan Optimalisasi  Pelayanan Informasi Publik yang Responsif, Transparan, dan Akuntabel".

Seluruh  admin PPID diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kemampuan dalam  memberikan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku. 

Anita berharap melalui kegiatan tersebut seluruh admin semakin memahami tugas dan  tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam  penanganan pengaduan maupun keterbukaan informasi publik. 

”Harapan kami, setelah kegiatan ini ada peningkatan kualitas pelayanan, baik dalam  penanganan pengaduan maupun keterbukaan informasi publik. Mari kita bangun  komunikasi dan koordinasi yang baik agar pelayanan kepada masyarakat semakin  responsif, transparan, dan akuntabel. Dengan begitu, kita bersama-sama dapat  berkontribusi membangun Sidoarjo menjadi lebih baik," pungkasnya. 

Melalui kegiatan koordinasi, evaluasi, dan peningkatan kapasitas tersebut, Diskominfo  Sidoarjo berharap pengelolaan pengaduan masyarakat dan pelayanan informasi  publik di seluruh perangkat daerah semakin baik.

Dengan demikian, masyarakat dapat  memperoleh akses informasi yang mudah serta pelayanan pengaduan yang cepat dan  tepat, sehingga turut mendukung terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang semakin  baik.bam

Editor : Redaksi

Berita Terbaru

permukiman warga Baduy Luar Ludes Terbakar

BANTEN (Realita)- Kebakaran melanda kawasan permukiman warga Baduy Luar di Kampung Cipaler, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, Kamis …