PONOROGO (Realita)- Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo untuk menggunakan pagu Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2022 sebesar Rp 10 miliar, untuk penanganan dampak bencana Hidrometerologi yang terjadi di Ponorogo belakangan ini, mendapat restu dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo.
Kendati demikian, legislator Bumi Reyog ini meminta, Pemkab tepat sasaran dan mengumakan skala prioritas dalam merealisasikan BTT untuk bencana.
Baca juga: Rugikan Negara Rp3,6 M, Tunjangan DPRD Ponorogo Sempat Jadi Temuan BPK Tahun 2022
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno. Ia mengatakan, realisaai BTT bencana Rp 10 miliar harus benar-benar untuk penanganan bencana, dan masyarakat terdampak. Pasalnya ia menilai anggaran yang disiapkan dalam BTT sangat cumpen, melihat dampak yang disebabkan banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Ponorogo.
Baca juga: Jadi Otak Mark Up Tunjangan Perumahan Dewan Rp 3,6 M, Eks Ketua DPRD Ponorogo Sunarto Ditahan
" Kalau kita melihat besar BTT untuk bencana ini sangat cumpen. Untuk itu kami meminta Pemkab dalam menangani bencana ini harus tepat sasaran, dan melihat skala prioritas," ujarnya, Jumat (28/10/2022).
Politisi PKB ini mengaku, prihatin dengan kondisi bencana yang terjadi di Ponorogo. Ia berharap bencana tidak terjadi kembali di Ponorogo. Sehingga masyarakat dapat hidup tenang dalam melewati musim penghujan tahun ini.
" Kami prihatin ya. Setelah Tulungagung-Trenggalek dan kini Ponorogo. Mudah-mudahan Longsor Talun kemarin yang teakhir. Agar masyarakat bisa tenang, khususnya di daerah rawan bencana," tandasnya.adv/znl
Editor : Redaksi