Pemkot Madiun Pertahankan Opini WTP Lima Kali Berturut-turut

realita.co
Walikota Madiun, Maidi menerima secara langsung penghargaan opini WTP atas LKPD 2021 dari Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

SURABAYA (Realita)– Kabar membanggakan kembali datang dari Pemerintah Kota Madiun. Kali ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 kepada Pemkot Madiun.

Penghargaan itu diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada Walikota Madiun, Maidi di Hotel Bumi Surabaya, Senin (14/11/2022). 

Baca juga: KPK Periksa Sejumlah Saksi di KPPN Madiun, Dalami Kasus Dugaan Fee Proyek dan Dana CSR yang Jerat Maidi

Atas prestasi tersebut, Walikota menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut andil dalam mempertahankan WTP selama lima kali berturut-turut. 

"Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut andil dalam keberhasilan mempertahankan capaian opini WTP. Apalagi, sampai lima kali berturut-turut, kita harus bangga," katanya. 

Maidi berharap, capaian ini tidak membuat dirinya dan jajaran lengah. Justru harus menjadi pelecut semangat supaya ke depannya bisa semakin dipertahankan. 

"Jangan sampai lengah. Kedepan harus lebih baik lagi," ujarnya. 

Baca juga: Penahanan Diperpanjang 40 Hari, Wali Kota Nonaktif Madiun Maidi Jalani Ramadan hingga Idul Fitri di Rutan KPK

Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bahwa apresiasi ini diberikan sebagai bagian dari dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan upaya penerapan good governance di dalam pengelolaan keuangan daerah. Penghargaan ini, memberikan dampak kesejahteraan dan penurunan angka pengangguran di daerah.

"Saya sampaikan, WTP adalah sebuah capaian di mana kita bisa mengukur standar dari tertib administrasi dan akuntansi keuangan kita. Tapi lebih dari itu, saya mohon agar kita semua tetap menjaga outcome dari seluruh anggaran yang kita gunakan ini betul-betul memiliki multiplier effect," ujarnya.

Baca juga: KPK Bawa Dua Mobil Mewah Milik Rahma Noviarini ke Jakarta, Diduga Terkait Kasus Korupsi Wali Kota Madiun Nonaktif

Senada dikatakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jatim, Taukhid. Menurutnya, opini WTP ini diharapkan bias benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kondisi capaian ini sangat diharapkan bisa benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dikelola untuk sebesar-besarnya kebutuhan rakyat," ungkapnya.adv

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru