MADIUN-JENEWA (Realita) - Perjalanan Walikota Madiun, Maidi bersama unsur pimpinan DPRD Kota Madiun di Jenewa Swiss terus berlanjut. Kali ini, rombongan menghadiri pertemuan dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) yang merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jumat (24/2/2023) siang waktu setempat.
Dalam pertemuan itu, menghasilkan beberapa hal penting berkaitan dengan kemajuan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pendekar. Yakni salah satunya, mendorong para UMKM untuk bisa memiliki Intellectual Property Rights (IPR) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Baca juga: Kirab Budaya, Tandai AMJ Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun
‘’UMKM ini punya pengaruh besar. Lebih dari 95 persen penggerak ekonomi dunia. Bahkan, di Indonesia bisa mencapai 99,3 persen,’’ kata Maidi, Sabtu (25/2/2023).
Selama ini, lanjutnya, banyak pelaku UMKM yang belum memiliki IPR. Lantaran masih banyak yang salah mengartikan hak atas kekayaan intelektual itu sendiri. IPR dipahami hanya untuk perusahaan besar, perkantoran dan lain sebagainya. Padahal, suatu produk yang dihasilkan baik dari skala UMKM bisa memiliki IPR. Karenanya, WIPO terus mendorong negara-negara yang memiliki UMKM untuk dapat memiliki IPR.
Baca juga: Sederet Artis Meriahkan Karnaval SCTV di Madiun
‘’Ini bagus sekali ya. Jadi para pelaku UMKM bisa memiliki hak atas kekayaan intelektual. Kalau ada yang menjiplak produknya harus bayar royalti,’’ ujarnya.
Selain itu, WIPO juga konsen kepada pemuda. Sebab, sebagian besar pelaku UMKM adalah mereka yang berusia muda. Maidi menyebut, hal itu kesempatan bagi para pelaku UMKM khususnya mereka yang masih muda. Dengan adanya IPR, pelaku UMKM tersebut bisa semakin menggeliatkan perekonomian, khususnya di Kota Madiun.
‘’Tentu saja ini sesuatu kemajuan bagi UMKM kita. Kita akan dorong sekaligus memfasilitasi untuk itu,’’ terangnya.
Baca juga: Wali Kota Maidi: KORPRI Mengantar Saya Membawa Keberhasilan Kota Madiun
Diketahui, pertemuan Walikota dan pimpinan DPRD dengan WIPO tersebut, masih dalam rangkaian kunjungan kerja (Kunker) yang diinisiasi oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Setelah bertemu dengan WIPO, dilanjutkan dengan pertemuan dengan International Telecommunication Union (ITU) atau Persatuan Telekomunikasi Internasional yang merupakan agensi khusus PBB yang didirikan untuk membekukan dan meregulasi radio internasional, telekomunikasi, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK).adv
Editor : Redaksi