JAYAPURA (Realita)– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya telah memulai kegiatan rehabilitasi SMA Gabungan Jayapura yang ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada hari Rabu (16/6/2021). Kegiatan rehabilitasi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kegiatan belajar mengajar khususnya bagi para pelajar di Kota Jayapura.
“Saya berharap apa yang dibangun oleh Pemerintah melalu Kementerian PUPR ini memberi berkat bagi anak-anak kita, terlebih khusus untuk anak-anak Papua yang dididik di sini, kurang lebih 95% diprioritaskan bagi anak-anak Papua yang kurang mampu ekonominya. Saya berharap kita secara konsisten mendidik anak-anak ini supaya mereka dapat mengelola tanah dan negeri yang kaya ini dengan baik di masa yang akan datang,” ungkap Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo.
Baca juga: Kepala Otorita IKN dan Wakilnya Mundur, Diduga karena Status Lahan dan Investasi yang Tak Jelas
Rehabilitasi dengan biaya Rp 20,97 miliar ini akan dilaksanakan selama 7 bulan (210 hari) pada 31 Mei – 30 Desember 2021. Bangunan sekolah yang akan direhabilitasi yaitu gedung kelas (3.376,08 m2), kantin (173,55 m2), pagar (330 m2), jalan (140 m2), dan talut (115 m2). Sampai dengan 16 Juni 2021, pekerjaan rehabilitasi masih dalam tahap pekerjaan pembongkaran dengan progres fisik 1,87% dan progres keuangan 20%.
Baca juga: SD-SMP di Surabaya Buka Posko Layanan PPDB, Dispendik: Permudah Peserta Didik Akses PPDB Online
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Corneles Sagrim mengungkapkan bahwa pekerjaan rehabilitasi ini adalah kelanjutan dari pekerjaan pengembangan SMA Gabungan Jayapura yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Kementerian PUPR pada tahun 2016, 2018, dan 2019. Fasilitas yang telah dibangun pada tiga tahun tersebut yaitu pos security, taman, kolam, gedung kantor, lampu solar cell, pagar depan, ground water tank (GWT) dan tower air.
“Untuk sementara terkait dengan koordinasi kami dengan pihak yayasan dan sekolah masih aman untuk dikerjakan dan tanahnya masih milik yayasan. Kami juga sudah mengundang BPN untuk pematokan batas-batas pekerjaan (rehabilitasi),” kata Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Corneles Sagrim.
Baca juga: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan PJ Bupati Banyuasin, Tinjau Tol Trans Sumatera
Kegiatan rehabilitasi akan dikerjakan oleh Ditjen Cipta Karya melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua dengan pelaksana konstruksi dari PT Latebbe Putra Group – PT Pillar Delta Cakra (KSO) serta konsultan manajemen konstruksi dari PT Cipta Multi Kreasi.agus
Editor : Redaksi