Banyak Program di Sektor Pertanian, DPRD Ponorogo Minta Pengawasan Pasca Realisasi

realita.co
Ketua DPRD Ponorogo Sunarto.

PONOROGO (Realita)- Tingginya realisasi program pertanian tahun ini, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo mendesak adanya peningkatan sektor pengawasan terhadap pelaksanaan program pro petani tersebut. 

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Ponorogo Sunarto. Ia mendesak, dalam realisasi program pertanian ditingkatkan sektor pengawasanya, pun terhadap keberlanjutan program agar tidak menjadi program rutinitas saja. Ia mencontohkan seperti program asuransi terhadap 1000 hektar sawah di Ponorogo yang kini mulai direalisasikan Pemkab. 

Baca juga: Soroti Seleksi Sekda Ponorogo, DPRD Desak Jabatan Maksimal 5 Tahun

 

" Ini bagus, tapi bagaimana program ini tidak hanya menjadi program rutinitas saja, dan normatif saja, tapi bisa implementatif. Apalagi saat ini banyak program mari sama-sama diawasi agar program ini tepat sasaran," ujarnya, Senin (26/06/2023). 

Baca juga: Pembentukan 5 Desa Baru di Ponorogo Ditunda

Politisi Partai Nasdem ini juga mengungkapkan, pengawasan ini bukan hanya terkait siapa yang menerima, namun pasca menerima program, para penerima ini melaksanakannya secara baik atau tidak. Hal ini untuk meminimalisir anggaran negara untuk program pertanian muspro (sia-sia). 

" Artinya itu bukan sekedar siapa yang menerima, namun juga dimanfaatkan betul apa tidak," ungkapnya. 

Baca juga: APBD 2026 Belum Dibahas, PNS-Dewan Ponorogo Terancam Tak Gajian

Terkait peningkatan produktivitas pertanian tahun ini, kendati produksi padi tahun ini terbilang meningkat, namun sejumlah komoditi pertanian mengalami penurunan produksi. 

" Ada beberapa komoditi pertanian yang drop. Kedua bagaimana harga padi pasca panen tinggi, namun tidak memberatkan masyarakat. Ini yang harusnya ada solusi. Selama ini kalau harga kebutuhan pokok naik masyarakat teriak-teriak, tetapi saat harga padi turun tidak ada yang teriak-teriak, padahal petani jadi korban dalam kondisi itu. Ini yang penting dan harus ada solusinya," pungkasnya. adv/znl

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru